SMP Negeri di Surabaya Diduga Masih Terima Siswa saat Hari Pertama Sekolah

Menurutnya, kejadian serupa juga terjadi di tahun sebelumnya. "Pemenuhan pagu (batas maksimal siswa) di SMP Negeri adalah 25 Juni. Kenyataannya, masih ada yang cabut berkas untuk pemenuhan pagu. Artinya, ini tidak ada komitmen," katanya.

Ada juga wali murid yang cabut berkas karena beralasan bersekolah di pondok pesantren. Sekalipun, pihaknya pun menyangsikan alasan ini.

"Waktu masuk pondok kan lebih dahulu dibandingkan sekolah umum. Masa pendaftarannya baru sekarang?," katanya.

Selain soal batas waktu, MKKS SMP swasta juga mengingatkan bahwa jumlah maksimal tiap rombongan belajar (rombel) atau kelas adalah 32 siswa. Jangan sampai, hal ini juga lantas dilanggar dengan menerima siswa di atas batas jumlah rombel.

"Apalagi, kami mendengar bahwa jumlah guru di sekolah negeri juga kekurangan. Jangan sampai, jumlah jam mengajar guru ini lantas di atas ketentuan karena menyesuaikan jumlah siswa yang berlebih. Dampaknya, ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan," tegasnya.

Pihaknya menegaskan, bahwa sekolah swasta terus berbenah dengan memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Sehingga, para wali murid juga memiliki alternatif pilihan untuk menentukan lembaga pendidikan bagi anak mereka sesuai kemampuan dan keinginan.

Namun, hal ini seharusnya diimbangi dengan pelaksanaan aturan yang tertib dari Dinas Pendidikan dan SMP Negeri.

"Kalau misalnya ada sekolah yang kurang diminati karena kualitasnya kurang, tentu ini menjadi tantangan untuk sekolah yang bersangkutan agar berbenah," katanya.

"Namun, apabila sekolah swasta telah memenuhi syarat baik fasilitas, pendidik, kurikulum, dan sebagainya lantas siswanya berkurang karena kebijakan (pemerintah), ini yang kami sayangkan. Jangan sampai tak fair dengan melanggar aturan sendiri," katanya.

Dinas Pendidikan Surabaya menegaskan bahwa PPDB untuk SMP Negeri telah ditutup. Seharusnya, tak ada penerimaan lanjutan bagi sekolah negeri hingga saat ini.

"Kami pastikan tidak ada yang seperti itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya juga memastikan siswa tidak bisa serta merta cabut berkas demi bersekolah di SMP negeri. "Yang sudah diterima sekolah swasta, tetap sekolah swasta," katanya.

Namun, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan MKKS SMP Swasta. Sehingga, hal serupa bisa diantisipasi.

Dinas Pendidikan mengungkapkan, sekolah di Surabaya telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Berlangsung Senin-Sabtu (17-22/7/2023), siswa akan diperkenalkan dengan teman, guru, fasilitas, hingga kurikulum di sekolah yang baru.

"Saat ini masing-masing sekolah juga telah memulai MPLS, termasuk pembiasaan positif di lingkungan baru. Tentunya, setiap masukan dari seluruh stakeholder menjadi masukan bagi kami," tegasnya