LPG 3 Kilogram Langka di Kota Batu, Pengguna Tidak Tepat Sasaran Jadi Sebab?

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Beberapa hari belakangan ini LPG 3 kilogram sulit untuk didapatkan. Bahkan di Malang Raya saat ini juga tengah dilanda kelangkaan. Tak terkecuali di Kota Batu.

Meski Pemkot Batu telah membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian LPG 3 kilogram melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/200/422.012/2023 yang berlaku mulai Jumat (23/6/2023) lalu, namun tak lantas itu membuat Kota Batu terbebas dari kelangkaan LPG 3 kilogram.

Banyak masyarakat dan pelaku usaha kecil mengeluh karena harus keliling jauh dari tempat tinggal mereka untuk mencari penjual LPG 3 kilogram di level pengecer.

Terkait kondisi ini Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menuturkan, pihak Pemkot Batu telah berupaya mengirim surat ke pihak Pertamina dan pihak berwenang agar memberikan solusi dan mengambil langkah, supaya kelangkaan LPG bersubsidi tidak berlarut-larut.

Baca juga: Alasan Elpiji 3 Kg Langka di Banyuwangi, Pengguna Gas 12 Kg Beralih: Resto Pakai Elpiji Subsidi

“Saya sudah menyurat ke Pertamina dan ke Dirjen Migas. Saya minta mereka keluarkan cadangan LPG 3 kilogram mereka,” kata Aries Agung Paewai kepada Tribun Jatim Network, Senin (24/7/2023).

Sementara itu, Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menuturkan salah satu penyebab kelangkaan ialah penggunaan yang tidak tepat sasaran.

Seharusnya LPG 3 kilogram yang merupakan lpg bersubsidi sasarannya untuk masyarakat miskin. Namun kenyataanya yang menggunakan tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga oknum-oknum yang secara perekonomian masuk level menengah keatas.

Baca juga: Elpiji Mulai Langka, Diskopumdag Banyuwangi Minta Tambahan Kuota Demi Penuhi Permintaan Masyarakat

“Penggunaan LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran jadi salah satu penyebab kelangkaan. Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag Kota Batu. Untuk antisipasi agar LPG 3 kilogram sesuai sasaran, kami sudah menginstruksikan kepada pangkalan untuk menjual langsung ke end customer termasuk harus menggunakan KTP sebagai upaya verifikasi data pembeli agar membatasi kesempatan oknum,” terang Ahad Rahedi kepada Suryamalang.com.

Lebih lanjut Ahad menjelaskan, kondisi demikian tidak hanya terjadi di Kota Batu dan Malang Raya saja, namun juga di daerah lain di Indonesia