DPRD Jatim Syok Tahu Pengakuan Kepala SMK di Surabaya soal Seragam, Singgung Permainan Harga

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi terus mendorong agar persoalan kisruh harga seragam SMA negeri yang dikeluhkan para orang tua mendapat perhatian serius.

Dia menyebut, sejauh ini juga sudah banyak laporan yang masuk kepadanya sebagai wakil rakyat terkait para orang tua yang sambat.

"Secara pribadi sudah banyak yang masuk ke saya. Karena saya memang bikin sayembara di medsos, banyak yang kirim kuitansi dan list yang harus dibayar di sekolah dengan harga yang variatif sekali," kata Mathur saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (25/7/2023).

Mathur memang belum merinci harga yang dimaksud.

Namun, dia menyebut cukup banyak yang sudah menyampaikan keluhan.

Selain mendapat curhatan dari para orang tua, Mathur juga mengaku terkejut dengan penuturan salah seorang kepala sekolah SMK Negeri di kawasan Surabaya.

Menurut Mathur, seorang kepala sekolah itu bercerita jika selama ini terdapat peluang permainan harga mengenai seragam sekolah.

Harga yang dipatok memang lebih tinggi dari pasaran karena ada dugaan permainan.

Dirinya mengaku syok terkait hal itu.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan kisruh ini harus ditelusuri hingga tuntas. Sebab, dewan menduga ada permainan oknum dengan produsen kain.

"Makanya saya mencari potongan kainnya, mau saya bawa ke ITS. Kalau dari beberapa sekolah ternyata sama jenisnya, berarti kan hanya satu produsen," jelasnya.

Baca juga: Tidak Ada Paksaan, SMAN 1 Kota Mojokerto Beri Kebebasan Siswa Beli Seragam Sekolah

Komisi E DPRD Jatim berencana akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk merespon kisruh soal harga seragam tersebut. Dari kabar yang berkembang, agenda ini dijadwalkan akan digelar pada Senin (31/7/2023) pekan depan.

Mathur menegaskan bakal mempertanyakan mengenai kisruh harga seragam itu pada rapat dengar pendapat bersama Dindik Jatim. Rencana pemanggilan Dindik Jatim ini sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi E Wara Sundari Renny Pramana.

"Komisi E segera menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan provinsi terkait hal tersebut. Kalau tidak minggu depan ya akhir bulan," katanya, Sabtu (22/7/2023).