JATIM TERPOPULER: Ibu di Gresik Ngamuk Anak Gagal Ujian SIM 13 Kali - Rebutan Lahan Parkir di Malang

"Anak saya 13 kali gagal, saya tidak mau anak saya jadi pemain sirkus."

"Ternyata himbauan pak kapolri kemarin tidak dipakai, aturannya masih sulit. Saya ngamuk-ngamuk di sana," ucapnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan TribunJatim.com masih melakukan upaya konfirmasi Kasatlantas Polres Gresik AKP Agung Fitransyah.

Sebenarnya, ada alasan tertentu mengapa Ujian SIM dibuat sangat sulit.

Alasan ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) memang sengaja dibuat sulit akhirnya diungkap Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi

Firman Shantyabudi mengatakan bila ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) memang sengaja dibuat sulit.

Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat yang sudah dinyatakan lolos dan boleh memacu kendaraannya di jalan, benar-benar memiliki kompetensi mumpuni. Jadi, tingkat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan.

"Sebab jalan itu merupakan daerah yang berbahaya. Naik motor, mobil, di situ ada namanya kecepatan. Kulit dan daging, bertemu aspal. Oleh karena itu, mengapa tak sembarang orang diberikan ijin (hanya lulus SIM)," katanya di Jakarta, Jumat (28/7/2023), dikutip jatim.tribunnews.com dari Banjarmasinpost

Baca juga: Ujian SIM C Bakal Dievaluasi, Praktik Tak Lagi Angka 8 dan Zig-zag, Apa Penggantinya?

"Jadi kita harapkan masyarakat juga tidak menilai salah ketika kita melakukan tes yang mereka anggap sulit. Namanya juga, seleksi. Kita buatnnya tidak mengarang-ngarang karena ada tujuannya," lanjut Firman.

Sebagai upaya memudahkan para pemohon SIM, Firman menyatakan bahwa pihak Korlantas Polri sudah menerbitkan buku panduan yang berisi tentang materi ujian mendapatkan SIM dan peraturan lalu lintas di jalan.

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang gagal, malah mengeluhkan ujiannya yang terlalu sulit.

Sebaliknya, ia meminta pemohon untuk belajar dan juga berlatih supaya lolos.

Baca juga: Viral Wanita Curhat Anak Gagal Ujian SIM di Satlantas Gresik 13 Kali: Imbauan Kapolri Tak Berlaku

"Dari sisi teori, kami dari Korlantas Polri sudah meluncurkan buku panduan. Jadi tak ada lagi yang bilang ujian itu misteri, ada bukunya. Kalau mau lulus, baca. Ada di situ peraturan lalu lintas, attitude berkendara, sampai ujiannya," ucap Firman.

"Kalau memang sulit (ujian praktik), latihan. Jadi saya minta masyarakat juga paham bahwa itu untuk kepentingan mereka saat di jalan," kata dia.

Diketahui, beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Korlantas Polri untuk mengevaluasi materi ujian untuk pembuatan SIM, khususnya dalam uji praktik.

Sebab beberapa materi seperti berkendara slalom dan di jalur angka delapan (8), agaknya sudah tidak relevan.

Atas hal ini, Firman mengatakan pihaknya sedang melakukan studi apakah memang diperlukan untuk perubahan materi uji atau hanya sekadar diremajakan saja layout ujiannya.

"Nah ini kita masih minta masukkan dari masing masing wilayah. Jadi mungkin bisa saja layoutnya yg kita rubah. Jadi yang tadinya orang melihat lapangan sudah ada traffic cone sudah trauma. Mungkin jadi seperti taman lalu lintas, barang kali. Bisa saja," ucap dia.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit sempat membahas ihwal ujian SIM yang dirasa sangat sulit.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyoroti soal ujian praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sulit.

Hal ini dikatakan Listyo saat memberikan arahan dalam upacara Wisuda Program Pendidikan Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Rabu (21/6/2023), lalu.

"Kalaua kita lihat pembuatan SIM juga masih sulit. Laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan dan seterusnya, dan tentunya ya kita akan selalu lakukan perbaikan," kata Listyo.

Contoh ujian praktek yang sulit, menurut Listyo, adalah soal tes berjalan dengan rintangan dengan angka delapan dan zig zag.

"Saya minta Kakor (Kakorlantas) tolong untuk lakukan perbaikan, yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak, yang melewati zig zag itu sesuai atau tidak. Kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki," ucapnya, seperti dikutip Tribun Jatim dari Tribunnews.com

Baca juga: Viral Wanita Curhat Anak Gagal Ujian SIM di Satlantas Gresik 13 Kali: Imbauan Kapolri Tak Berlaku

Lebih lanjur, Listyo berseloroh jangan sampai ketika rintangan yang sulit tersebut bisa dilalui oleh pembuat SIM akan membuat pengendara seperti pemain sirkus.

"Saya kita kalau saya uji dengan tes ini yang lulus paling 20, bener nggak? Nggak percaya? Kalian langsung saya bawa ke Daan Mogot langsung saya uji," ungkapnya.

"Ya, karena kalau yang lolos dari situ, nanti pasti bisa jadi pemain sirkus jadi hal-hal yang begitu diperbaiki jadi hakikat yang ingin kita dapat dari seorang pengendara tanpa harus melakukan hal yang sangat sulit," sambungnya.

Di sisi lain, Listyo juga mengatakan pihaknya untuk mempermudah ujian praktek pembuatan SIM tersebut untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli).

"Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja,enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan," tukasnya.

Simak berita selengkapnya

3. Mantan Kadis Pendidikan Jatim Syaiful Rachman Dijebloskan Penjara, Terjerat Kasus DAK SMK Rp 8,2 M

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Syaiful Rachman dan mantan kepala SMK swasta di Jember, Eny Rustiana menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dispendik Jatim, tahun 2018, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 8,2 miliar. 

Berdasarkan catatan berita acara penyidikan terhadap kedua tersangka, nilai total anggaran DAK dari pusat yang turun ke Dispendik Jatim, sekitar Rp 63,2 miliar. 

Seharusnya uang tersebut dialokasikan kepada 60 SMK yang terdiri dari 43 SMK negeri dan 17 SMK swasta, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS), pembangunan atap, beserta pembelian perabot mebeler. 

Namun, dalam pelaksanaan, proses pencairan dana tersebut disunat oleh kedua tersangka.

Modusnya, ada beberapa prosedur pembelian bahan material pembangunan, diwajibkan melalui mekanisme akal-akalan yang ditetapkan kedua tersangka. 

Cara kerjanya, khusus untuk pengadaan perabotan mebeler dan atap rangka berbahan
besi WF (wide flange iron) diwajibkan melalui mekanisme pencarian melalui kedua tersangka. 

Kedua tersangka menginstruksikan sebagian dari dana tersebut untuk diserahkan kepada mereka untuk dibelikan bahan baku pembangunan fisik sekolah dan perabotan mebeler. 

"Iya atas dugaan tindak pidana korupsi terkait DAK Dispendik Provinsi Jawa Timur TA 2018 dengan tersangka SR dan ER dengan nilai kerugian Rp 8,2 miliar," ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman saat dihubungi TribunJatim.com, Rabu (2/8/2023). 

Baca juga: Pengakuan Mantan Kades di Banten Nikahi Istri Ke-5 dari Korupsi Rp 925 Juta, Staf Sampai Tak Dibayar

Faktanya, seluruh sekolah SMK tersebut, menyerahkan sebagian anggaran jatah mereka. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 200-300 juta. 

Ternyata proses pengadaan barang yang dikelola oleh kedua tersangka, terbukti digelembungkan nominalnya lebih mahal (mark up) menjadi tiga kali lipat, dari harga asli. 

"Para tersangka melakukan mark up 3 kali lipat dari harga asli pembelian material rangka atap dan mebeler. Serta tidak pernah menyerahkan bukti pembelian asli kepada para lembaga penerima DAK," ujar mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu. 

Pihak sekolah tidak pernah menerima nota atau tanda bukti penerima asli kepada lembaga penerima. 

Bahkan liciknya, khusus tersangka Eny, bertindak membuat dan mengirimkan nota invoice kosong, atau palsu kepada para lembaga penerima DAK tahun anggaran 2018 melalui pos. 

Baca juga: Tanggapan Dinas Pendidikan Soal Keluhan Uang Seragam dan Gedung SMA Negeri 1 Bangilan Tuban

"Dari pengambilalihan oleh (tersangka) ER dan SR dimaksud telah ditemukan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jatim sebesar Rp 8,2 miliar," ujar Kombes Pol Farman.

Kasus tersebut ditangani oleh Subdit IV Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, sejak beberapa bulan lalu. 

Bahkan, pada Rabu (2/8/2023), kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga dapat dilaksanakan proses tahap kedua, yakni pelimpahan barang bukti beserta para tersangka ke pihak Kejati Jatim. 

"Telah dilimpahkan ke JPU," ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Edy Herwiyanto, saat dihubungi TribunJatim.com.

Kemudian, di tempat terpisah, Kasi Penkum Kejati Jatim, Windhu Sugiarto mengatakan, kedua tersangka sudah menjalani penahanan di ruang tahanan Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya, Kantor Kejati Jatim, sejak Rabu (2/8/2023). 

Baca juga: Pengakuan Guru di Tulungagung, Sebut Jualan Kain Seragam Mahal Jadi Bisnis Dinas Pendidikan

"Setelah ini kami akan segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan," ujar Windhu saat dihubungi awak media. 

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor. Windhu menjelaskan, tersangka Syaiful Rachman dengan jabatannya sebagai Kadispendik Jatim menerima DAK Rp 63,2 miliar pada 2018 untuk pembangunan ruang praktik peserta didik, konstruksi rangka atap dan pengadaan mebeler di 60 sekolah SMK negeri dan swasta. 

Namun, proyek itu tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dana yang cair tidak digunakan sesuai peruntukannya. 

Malah sebagian jatah dana untuk semua SMK tersebut, diminta kembali oleh kedua tersangka. Modusnya, pengadaan rangka atap dan pembelian mebeler, harus menggunakan mekanisme khusus. 

Saat diteliti melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, bahwa kerugian negara akibat permainan lancung para tersangka tercatat sekitar Rp 8,2 miliar. 

"Penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan. Pembangunan ada yang tidak dilaksanakan. Setelah dilakukan audit oleh BPKP ternyata ada potensi kerugian negara Rp 8,2 miliar," pungkasnya. 

Sementara itu, kuasa hukum tersangka Syaiful Rachman, Syaiful Maarif memastikan, pihak kliennya tetap akan mematuhi proses hukum yang sedang bergulir. 

"Kami menghormati proses hukum," ujarnya saat dihubungi awak media. 

Siimak berita selengkapnya

4. Komisi D dan Dindik Surabaya Sepakat Ada Perbaikan Sistem Zonasi, Variabel Nilai Jadi Pertimbangan

Komisi D DPRD Surabaya dan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menggelar rapat evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya.

Mereka sepakat adanya perbaikan sistem zonasi PPDB. Salah satunya dengan memasukkan variabel nilai atau prestasi dalam sistem zonasi. 

Namun demikian, poin perbaikan itu baru sebatas usulan. Sistem PPDB juga bergantung pusat. Anggota Komisi D Tjutjuk Supariono sebelumnya lebih dulu mendesak dilakukannya evaluasi sistem zonasi dengan mamasukkan variabel nilai dalam satu zonasi. "Nilai mestinya jadi pertimbangan," kata Tjujuk, Rabu (3/8/2023).

Untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB itu, Dindik dan Komisi D menggelar rapat evaluasi, Rabu (2/8/2023). Rapat dipimpin Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.

Seperti diketahui, sejumlah persoalan muncul setelah gelaran PPDB di Surabaya usai. Termasuk masalah sistem zonasi yang menjadi catatan serius.

Kepala Dindik Surabaya Yusuf Masruh usai rapat mendukung jika dilakukan perbaikan sistem zonasi. Termasuk memasukkan variabel nilai.

"Sebagai pertimbangan, dalam satu kecamatan nanti akan setara. Namun bisa pakai kombinasi nilai serta prestasi akademisnya. Ini tengah dalam kajian," kata Yusuf.

Mengenai penggunaan variabel nilai, menurutnya harus imbang dan disesuaikan dengan demografi. "Setelah itu baru kami sampaikan ke pusat (Kemendikbudristek), karena kondisi daerah tidak sama. Kami setuju dilakukan perbaikan sistem zonasi," kata Yusuf. 

4.628 Siswa Tak Dapat Sekolah 

Pelaksanaan PPDB di Surabaya sudah usai. Selain sistem zonasi yang menjadi catatan, problem lain di Surabaya adalah tidak sedikit sekolah swasta yang kekurangan murid.

Selain itu, dalam catatan Komisi D, ada 4.628 siswa yang masih belum mendapatkan sekolah pasca PPDB berakhir.  

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta Dindik Surabaya agar memetakan dan mengklasifikasikan para siswa yang sampai saat ini masih belum mendapatkan sekolah. 

"Jadi, harus dipetakan dan diklasifikasikan apakah mereka mondok atau ikut perpindahan tugas orangtua. Jangan sampai ada anak tidak sekolah. Harus dilacak," kata Khusnul.

Saat ini, total siswa SD di Surabaya yang lulus sebanyak 38.815 siswa. Komisi D mencatat sebanyak 17.044 siswa diterima di SMP negeri.

Sedangkan yang diterima di SMP swasta 13 143 siswa. Selebihnya tentu ada yang pindah ke luar kota, mondok, atau ikut pindah tugas orangtua.

Dalam pelaksanaan PPDB tahun depan, sosialiasi sistem zonasi harus lebih dimasifkan. Pihaknya juga memberikan masukan agar ada pemerataan jumlah sekolah negeri.

"Banyak siswa yang ingin sekolah negeri. Bukan karena kualitas saja, tapi juga karena tidak berbayar. Makanya harus ada pemerataan jumlah sekolah negeri," tegas Khusnul.

Pihak Dindik Surabaya mengakui bahwa evaluasi lebih banyak dilakukan pada PPDB jalur zonasi. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan kajian zonasi.

Kepala Dindik Yusuf Masruh menyebut, dalam kajian yang akan dilakukan nantinya ada solusi antara jarak dan kemampuan siswa.

Selain itu, dalam rapat evaluasi kemarin juga mengemuka masalah banyaknya siswa kurang mampu atau gakin tidak bisa sekolah di sekolah swasta, setelah tidak tertampung di SMP negeri. Yusuf meminta mereka segera melapor ke Dindik Surabaya agar ditindaklanjuti. Kalau ada kendala bisa difasilitasi. 

Simak berita selengkapnya

---

Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com