DPRD Surabaya Dorong Inovasi Padat Karya, AH Thony: Perlunya Dibentuk Badan Usaha Milik Kelurahan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendukung program padat karya sebagai upaya nyata dalam mengentas kemiskinan.

Selain memberi pekerjaan, program ini menjamin pendapatan pasti bagi warga dari keluarga miskin (gakin). Ke depan, perlu pengembangan padat karya agar berinovasi.

Hasil produk dari program padat karya itu nantinya diharapkan tidak melulu dibeli Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan pasar umum.

Selama ini, program padat karya untuk pembuatan paving semuanya dibeli oleh Pemkot Surabaya.

"Proses awal yang patut didukung. Namun terbuka peluang untuk pengembangan inovasi memenuhi pasar di luar Pemkot."

"Misalnya, tak hanya paving, tapi juga siku rumah atau produk sejenis," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony, Minggu (6/8/2023).

Saat ini, Pemkot Surabaya mengembangkan program padat karya di hampir semua wilayah. Seluruh pekerjanya adalah warga keluarga miskin (gakin).

Mulai pembuatan paving, rumah jahit, cuci kendaraan, UMKM/cafe, hingga usaha potong rambut. Semua serentak berjalan.

Untuk memastikan manfaat program padat karya itu, AH Thony mengunjungi program padat karya pembuatan paving di Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Dua mesin sederhana bisa mempekerjakan masing-masing lima warga gakin.

"Semua material mulai dari pasir, abu batu hingga semen didrop dari Pemkot. Begitu juga mesin press cetak paving. Kami akan mendapat uang setelah paving sudah mencapai 3.700 meter untuk dibeli Pemkot. Nanti setiap bulan juga ada honor Rp 1,5 juta per bulan," kata seorang pekerja.

Satu meter terdiri sekitar 20 biji paving. Satuan 3.700 meter ini menjadi batas minimal dibeli Pemkot.

Jika diakumulasi, setiap pekerja bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp 4 juta lebih.

Kelurahan Siwalan Kerto memanfaatkan aset Pemkot Surabaya untuk "pabrik" paving ini. Namun masih ada ruang kosong.