Bagai Bumi dan Langit, Pimpinan Partai Buruh Pesta Makan Mewah saat Ribuan Buruh Berjuang Kepanasan

Aksi yang dilakukan mulai dari siang hari itu terlihat mulai membubarkan diri pada pukul 23.00 WIB.

Bahkan sebelum bubar, pukul 22.00 WIB sejumlah buruh melakukan pembakaran kayu dan road barrier.

Dalam rangka mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.612 personel.

Mengalah

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya mengalah tak membubarkan paksa demo buruh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang digelar hingga tengah malam di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Karyoto menyebut terjadi negosiasi panjang dengan sejumlah perwakilan buruh. Meski telah menyiapkan pasukan, pihaknya tak berarti ingin melakukan tindakan pembubaran paksa.

"Kalau bisa diimbau pelan-pelan, ya kami mengalah, enggak apa-apa kami mengalah. Kami sabar menunggu, rekan-rekan pengunjuk rasa menyelesaikan acaranya," kata Karyoto di lokasi demo, Kamis (10/8) malam.

Karyoto mengatakan pihaknya juga memperkirakan masih ada ibu-ibu yang ikut demo hingga malam hari. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan dirinya tak membubarkan aksi.

"Kami tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan cara-cara kami yang terakhir yaitu represif. Represif pun kami akan pilih cara yang paling soft," ujarnya.

Karyoto mengaku belum tahu kabar rencana demo lanjutan dari kelompok buruh yang aksi hari ini. Menurutnya, belum ada informasi yang dirinya terima terkait aksi selanjutnya.

"Saya rasa sampai saat ini belum ada, karena kalau sudah ada berarti paling tidak 3 hari yang lalu sudah ada masuk pemberitahuan kepada kami," katanya.

Massa buruh mulai membubarkan diri sekitar pukul 23.00 WIB. Mereka mengapresiasi pihak kepolisian yang tidak membubarkan secara paksa buruh yang bertahan.

"Alhamdulillah kita yang tadi mau diusir paksa tidak jadi," ujar orator.

Massa buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tersebut membawa sejumlah tuntutan.

Salah satu tuntutan dan yang utama adalah mereka mendesak pemerintah mencabut Undang Undang No.23/2023 tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja.