Penjelasan Tim Seleksi soal Tak Ada Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Wilayah Zona 6 Jatim

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Proses penerimaan calon anggota Bawaslu Kota/Kabupaten di wilayah zona 6 Jawa Timur yang terdiri Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kota Kediri dan Kota Madiun diawali dengan sosialisasi pada 22 – 27 Mei 2023. 

Hari Tri Wasono, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Zona 6 Jawa Timur menjelaskan, sosialisasi dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Madiun dengan mengundang seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan disabilitas. 

Tujuan sosialisasi mengajak partisipasi masyarakat, khususnya perempuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kota/kabupaten periode 2023 – 2028. 

Hal ini sesuai dengan juklak pendaftaran yang ditetapkan Bawaslu RI tentang keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dari pendaftar. 

Baca juga: Ujian Praktik Jadi Lebih Mudah, Pemohon SIM C di Kabupaten Kediri Meningkat Pesat, 98 Persen Lulus

Proses berikutnya adalah penerimaan pendaftaran berkas calon anggota Bawaslu di Zona 6 pada tanggal 29 Mei – 7 Juni 2023.

Dilanjutkan dengan perbaikan berkas bagi peserta yang belum melengkapi syarat administrasi pada tanggal 8 – 10 Juni 2023. 

Setelah rekapitulasi, didapatkan hasil bahwa jumlah pendaftar perempuan di 6 kota/kabupaten sangat sedikit (jauh di bawah 30 persen).

Bahkan di beberapa kabupaten tidak ada pendaftar perempuan sama sekali. 

Untuk memberi ruang keterwakilan perempuan, Tim Seleksi (berdasarkan keputusan Bawaslu RI) memperpanjang masa pendaftaran pada 13 – 21 Juni 2023.

Dengan harapan memberi kesempatan partisipan perempuan untuk mendaftarkan diri. 

Baca juga: Sudah Diberi Larangan tapi Tetap Ngeyel, Para Pengguna Battle Sound di Kediri Akan Ditindak Tegas

Namun hingga masa perpanjangan pendaftaran berakhir, jumlah pendaftar perempuan masih jauh dari yang diharapkan.

Dari 6 kota/kabupaten di Zona 6, hanya Kabupaten Kediri yang terjadi penambahan peserta perempuan.

Jumlah pendaftar di Kabupaten Kediri sebanyak 62 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 21 perempuan.

"Jumlah ini telah memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan," jelasnya, Rabu (23/8/2023). 

Bagaimana dengan kota/kabupaten lain yang tidak memenuhi keterwakilan tersebut? Sesuai juklak yang ditetapkan Bawaslu RI, proses rekruitmen tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penelitian dan verifikasi berkas. 

Dari proses ini diketahui jika beberapa pendaftar, termasuk perempuan, tidak memenuhi syarat pendaftaran yang ditetapkan Bawaslu RI. Diantaranya: (1) usia tidak mencapai 30 tahun pada saat mendaftar, (2) tidak melengkapi berkas pendaftaran yang diminta, seperti surat keterangan sehat jasmani-rohani-narkoba.

Dari tahapan ini jumlah peserta (termasuk perempuan) yang lolos ke tahap berikutnya makin sedikit.

Jumlah tersebut terus berkurang pada Tahap CAT (Computer Assisted Test). Yakni metode seleksi menggunakan alat bantu komputer guna memperoleh standar minimal kompetensi dasar.

Demikian pula dengan tahap Tes Tulis (oleh Badan Kepegawaian Nasional), Psikotes (oleh Polda Jawa Timur), dan Tes Kesehatan (oleh Polda Jawa Timur).

Dari seluruh hasil tes tersebut dilakukan pemeringkatan (rangking) untuk diambil 10 besar (wilayah kabupaten) dan 6 besar (wilayah kota), dan diajukan ke Bawaslu RI. 

Selanjutnya nama-nama tersebut mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan dengan sistem wawancara oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Hingga akhirnya terpilih nama-nama calon anggota Bawaslu kota/kabupaten periode 2023-2028 yang baru saja dilantik. 

Sebagai catatan, seluruh proses tahapan tersebut disampaikan secara terbuka di website Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang bisa dipantau para peserta dan masyarakat luas.

Penyampaian ini sekaligus membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. 

Tanggapan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan Tim Seleksi saat melakukan wawancara untuk dikonfirmasikan kepada peserta. Asas keberimbangan ini penting untuk mengumpulkan informasi dengan benar dan obyektif. 

Sebelumnya Taufiq Dwi Kusuma, Ketua LBH Al Faruq Kadiri menyoroti tidak adanya keterwakilan perempuan pada  Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri periode 2023- 2028.

Taufiq mendorong Bawaslu RI untuk mengevaluasi ulang dan membatalkan terpilihnya komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri.