PBB Jatim Usulkan Yusril Ihza Mahendra Jadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto, Gerindra: Pasrah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Satu lagi nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang diusulkan menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu partai pendukung pencapresan Prabowo Subianto mengusulkan ketua umum mereka, Yusril Ihza Mahendra sebagai bacawapres.

Hal ini disampaikan Ketua DPW PBB Jawa Timur, Masduki dalam pertemuan dengan Partai Gerindra Jawa Timur di Kantor DPW PBB Jawa Timur.

"Dari PBB, kami mengusulkan pak Yusril. Sekalipun, pak Yusril juga sudah menyampaikan, bahwa (nama bacawapres) juga diusulkan kepada pak Prabowo," kata Masduki, Kamis (24/8/2023).

Ia menegaskan, nama bakal cawapres tak masuk dalam salah satu syarat untuk mendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden. Dengan kata lain, PBB akan mendukung pemenangan Prabowo Subianto, khususnya di Jawa Timur.

"Kami all out dukung Prabowo. Kita memang usul Yusril sebagai cawapres Prabowo, tapi kalau memang dengan cawapres lain, ya kita tetap all out," tegasnya.

Ia menegaskan, siapapun yang akan dipilih Prabowo Subianto akan memperbesar peluang di pilpres. Termasuk, menuju kemenangan 65 persen suara di Jawa Timur.

"Insyaallah Prabowo Presiden, wis wayahe (sudah waktunya)," katanya.

Menjawab harapan PBB Jawa Timur, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menegaskan, kewenangan memilih bakal cawapres berada di tangan Prabowo Subianto sebagai capres sekaligus pimpinan partai.

Baca juga: PSI Evaluasi Dukungan ke Ganjar Pranowo di Pilpres, Sebut Gus dan Kiai di Jatim Cenderung ke Prabowo

"Berdasarkan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) DPP (Gerindra) dan konstitusi kami, AD/ART, sudah jelas bahwa setiap keputusan strategis akan menjadi kewenangan ketua dewan pembina," kata Anwar Sadad.

"Termasuk dalam menentukan siapa calon wakil presiden mendatang. Siapapun yang diputuskan ketua dewan pembina, dalam hal ini bapak Prabowo Subianto, DPD Gerindra Jawa Timur akan samina wa athona," tandas Anwar Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Nama Yusril Ihza Mahendra menambah panjang daftar bursa bacawapres potensial pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Selain Prabowo, Ganjar dan Anies, Muncul Isu Bakal Ada Sosok Capres Alternatif, PPP: Sangat Mungkin

Sebelumnya, ada beberapa nama lain yang juga diunggulkan sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Mengutip hasil Survei Litbang Kompas terbaru misalnya, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan beberapa tokoh lain.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap memiliki hak nenentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Apalagi, setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

"Jadi gini, tentu dong (Cak Imin berhak tentukan cawapres). Misalnya, kalau kita rujukannya Piagam Sentul, Cak Imin dengan Pak Prabowo, ya tentunya dua orang (menentukan pasangan calon)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023) dikutip dari Kompas.

Habiburokhman juga memastikan, hak Muhaimin Iskandar sama sekali tidak dibatasi pasca bergabungnya Golkar dan PAN.

Baca juga: Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Budiman Sudjatmiko Diserang PDIP: Jangan Playing Victim

Menurutnya, soal siapa bakal cawapres KKIR tidak akan menemukan kesepakatan tanpa persetujuan Cak Imin.

"Tidak (hak Cak Imin tentukan cawapres tak dibatasi), karena tidak akan keluar nama cawapres di koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB. Jadi tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini lantas menyatakan soal penentuan bakal cawapres KKIR masih sama seperti koalisi itu pertama kali dibentuk oleh Gerindra dan PKB.

"Ya secara prinsip sama kok, enggak ada perbedaan," katanya.

Baca juga: Pilpres 2024 Potensi Dua Putaran, Pengamat Baca Peta Politik Terbaru Usai Golkar dan PAN Gabung KKIR