Pemerintah Bakal Subsisdi BBM Pertamax, Bisa Kurangi Masalah Polusi yang Makin Parah?

TRIBUNJATIM.COM- Polusi udara menjadi isu yang sering diperbincangkan.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah.

Satu di antaranya dengan memberikan subsidi BBM Pertamax

Pemerintah dikabarkan berencana memberikan subsidi kepada bahan bakar minyak (BBM) RON 92 milik Pertamina yakni Pertamax.

Pemberian subsidi dilakukan untuk memperluas penggunaan Pertamax karena memiliki kadar emisi yang rendah.

Dilansir dari TribunStyle, salah satu alasan dari rencana pemerintah tersebut adalah demi mengurangi polusi udara yang belakangan kian parah. Nantinya penyaluran BBM jenis Pertalite akan dibatasi.

Pertalite sebelumnya adalah jenis BBM RON 90 bersubsidi yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan pembahasan secara internal mengenai hal itu telah dilakukan untuk kemudian dibawa dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Polisi Bongkar Kasus Penyalahgunaan Niaga BBM Bersubsidi di Blitar, Sita Ratusan Liter Solar

"Sedang dibahas ditunggu saja ya," katanya.

Alasan dipilihnya BBM Pertamax masuk dalam daftar pemberian subsidi, kata Dadan, lantaran pembuangan emisinya lebih sedikit.

"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan BBM, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya.

Dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo memang tidak secara gamblang menyebut Pertamax bakal menjadi BBM bersubsidi.

Ia hanya meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memfokuskan kinerja pada perbaikan kualitas udara di Jakarta.

"Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena ini menyangkut kesehatan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seusai rapat.

Rapat yang juga dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri PAN/RB, Azwar Anas; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; dan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, tersebut disebutkan bahwa pencemaran udara di Jakarta mayoritas disebabkan oleh kendaraan bermotor.