Dilema Langkah Partai Demokrat Menuju Pilpres 2024 Pasca 'Cerai' dari Koalisi Perubahan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Langkah Partai Demokrat menuju Pilpres 2024, menjadi tanda tanya publik setelah sebelumnya resmi 'cerai' dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Berbagai pertanyaan pun berkembang.

Apakah bakal merapat ke kubu PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo, atau memilih Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto. Atau justru opsi lain adalah membuat poros baru. 

Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menangkap bagaimana dilema Partai Demokrat.

"Mereka tampaknya masih akan wait and see (tunggu dan lihat)," kata Surokim Abdussalam, Senin (4/9/2023). 

Partai Demokrat sebelumnya memang tergabung dalam KPP bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan.

Namun, mereka memilih angkat kaki setelah masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam koalisi hingga akhirnya muncul duet Anies-Cak Imin. Demokrat pun merasa dikhianati.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Demokrat kemungkinan bakal memiliki mitra koalisi baru.

Surokim Abdussalam menilai, berbagai peluang tampaknya tengah dihitung oleh Demokrat. 

Baca juga: SBY Ungkap Menteri yang Lobi Demokrat Bentuk Koalisi Baru, Sebut Sosok Pak Lurah: Musang Bulu Domba

Peluang bergabung ke KIM, misalnya. Hal itu dinilai realistis jika mengacu pada pengalaman sebelumnya.

Pada Pilpres 2019 lalu, Partai Demokrat telah punya pengalaman mendukung Prabowo Subianto. 

Meski demikian, Surokim Abdussalam menilai, Demokrat juga tak leluasa. Apalagi KIM sudah terdiri dari banyak parpol, yakni Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari luar parlemen, ada juga Partai Garuda, Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), hingga PSI yang disebut juga akan merapat.

Baca juga: Anies Baswedan-Cak Imin Disebut Pasangan Kawin Paksa Pilpres 2024, PKB: Sudah Jalan Tuhan

"Sejarah Demokrat lebih dekat bersama KIM jika menilik pengalaman sebelumnya kendati di koalisi itu juga Demokrat tak leluasa. Demokrat mau tidak mau akan menghadapi dilema dalam konteks ini," ujarnya. 

Begitu pula peluang bergabung ke PDIP juga terbuka.

Meski sebelumnya dinilai bakal sulit, namun pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Juni 2023 lalu bisa menjadi pintu. 

"Bisa saja ada kejutan Mbak Puan dan Mas AHY membangun komunikasi lebih intens lagi. Menurut saya Pak SBY lah yang tetap akan mengarahkan kemana Demokrat akan berlabuh," terangnya. 

Baca juga: Tegaskan Koalisi Prabowo Subianto Solid Pasca PKB Hengkang, PBB Yakin Tak Ada Parpol Ngambek

Sementara peluang membuat poros baru, sebelumnya ramai diprediksi banyak pihak.

Poros ini dinilai bisa terbentuk jika Demokrat bersama PPP dan PKS sepakat berkoalisi. Namun, saat ini PPP menjadi partai pengusung Ganjar Pranowo. 

"Siapa tahu ada koalisi dadakan, walau kecil kemungkinan, tapi namanya manuver bisa saja terjadi," ungkapnya. 

Sehingga, Surokim menilai peluang itu terbuka namun tipis sekali.

Dalam konteks ini, Demokrat dinilai masih akan menimbang berbagai peluang. Apalagi, Demokrat dengan tipikal partai yang akan hati-hati menentukan langkah dan keputusan. 

Baca juga: Anies Duet Sama PKB Bikin SBY Kecewa sampai Demokrat Meradang, Cak Imin Santai Unggah Meme: Tenang

"Biasanya juga tidak ekstrem dalam mengambil keputusan. Memang insentif elektoral Demokrat dalam Pilpres 2024 akan signifikan jika tetap bergabung dengan Koalisi Perubahan," ujar Surokim. 

"Tetapi situasi yang telah disebut menyinggung harga diri dan dignity pengurus Demokrat membuat hal itu sulit bisa kembali," tambah peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) itu. 

Terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi mengenai peluang bergabungnya Demokrat ke KIM, enggan berkomentar banyak.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, belum ada pembicaraan di internal koalisi. 

"Saya tidak punya pandangan mengenai itu. Kita juga belum pernah membahas soal itu. Jadi, saya ingin tanya pendapat pak Prabowo lebih dahulu," kata Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (3/9/2023). 

Baca juga: Cara Elegan Demokrat Kota Kediri Sikapi Anies-Cak Imin, Pasang Baliho Tanpa Anies Tambah Manis