Fraksi Gerindra Sampaikan Catatan Kritis Pembahasan P-APBD Jatim 2023

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim memberikan catatan kritis mengenai proses pembahasan P-APBD Jatim 2023.

Mereka mengingatkan agar produk P-APBD harus melalui pembahasan yang komprehensif dan sesuai ketentuan. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri sempat melakukan interupsi pada rapat paripurna, Senin (11/9/2023) sore.

Rapat tersebut beragenda pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda P-APBD Jatim 2023 dan dihadiri jajaran Pemprov. 

"Kami mengingatkan, bahwa proses yang tidak tepat bisa mengakibatkan pelaksanaan yang salah dan bisa bermasalah. Kami komitmen untuk terus mengawal pembahasan P-APBD ini," kata Aufa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim. 

Pernyataan Aufa itu disampaikan setelah dewan sebelumnya menemukan selisih angka antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS dengan Nota Keuangan Gubernur sebelumnya.

Tepatnya pada Belanja Daerah P-APBD Jatim 2023. Aufa merinci pada KUA-PPAS yang disepakati antara DPRD dan Pemprov dan diteken pada 16 Agustus 2023, bahwa alokasi belanja daerah disepakati Rp 35.129.253.255.209.

Baca juga: Gerindra Bocorkan Lokasi Prabowo Bakal Deklarasi untuk Pilpres: Tempat Strategis dan Jumlahnya Besar

Namun pada nota keuangan gubernur yang disampaikan beberapa waktu lalu, alokasi belanja daerah didapati sebesar Rp 35.232.891.255.208. Artinya, terdapat selisih Rp 103 Miliar lebih. 

Padahal, kata Aufa, harusnya pembahasan P-APBD salah satunya mengacu pada perubahan KUA-PPAS. Politisi muda itu menegaskan, terkait temuan tersebut pihaknya sudah menyampaikan dalam rapat Banggar. 

Di mana salah satu poinnya adalah berkirim surat ke Pemprov untuk meminta jawaban ataupun klarifikasi atas selisih angka tersebut. Gubernur pun sudah membalas surat dari DPRD Jatim. 

Hanya saja, Aufa mengkritik Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemprov yang dinilainya tidak konsisten. "Melihat hal tersebut, Fraksi Gerindra menawarkan pilihan-pilihan sebagai salah satu komitmen kami mengawal dan menjaga Gubernur," ujarnya.

Pertama, jika yang benar adalah angka di Nota Keuangan Gubernur maka perlu rapat bersama kembali antara TAPD dengan Banggar DPRD Jatim, untuk melakukan amandemen KUA-PPAS. Opsi kedua, jika yang benar adalah KUA-PPAS, maka gubernur harus melakukan perubahan nota keuangan. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat dikonfirmasi seusai rapat paripurna itu menegaskan sudah menampung masukan dari Fraksi Gerindra. "Semua masukan dihargai dan tentu akan dijadikan pertimbangan," jelas Emil