Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti Setuju Kenaikan Dana Operasional RT RW

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Pemkot kini juga memiliki data profil keluarga miskin.

Ini harus dilakukan penelurusan lanjutan.

Tugas RT dan RW adalah menelisik latar belakang keluarga miskin ini. Lalu menggali permasalahan yang ada.

Misalnya, jika ada anggota keluarga usia produktif, maka harus disentuh dengan pemberian lowongan pekerjaan hingga pelatihan.

Dengan begitu, pendapatan per kapita bisa meningkat. IPM berkaitan dengan angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan dianggap penting, oleh karena itu data kemiskinan yang akurat harus diberikan.

Selama ini, Pemkot menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja camat.

“Menurut saya, selain soal penurunan angka kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya,” ungkap Reni, Minggu (17/9/2023).

Reni menemukan kondisi ketika Ketua RT melaporkan terdapat keluarga miskin.

Namun, camat atau lurah tidak berani menandai karena takut angka kemiskinan di wilayah mereka bertambah.

Karena jika angka kemiskinan bertambah maka nilai kinerja camat/lurah bakal turun.

Untuk itu, perlu indikator penilaian yang baru. Tak sekadar angka, namun juga langkah dan program yang dilakukan camat/lurah.

Jika dilakukan dengan maksimal, Reni yakin Surabaya akan terus bertumbuh jadi kota yang makin maju.

"Saatnya semua mensupport percepatan pembangunan di kampung-kampung."

"Saya termasuk yang setuju jika ada penambahan dana operasional RT RW Rp 200.000 - Rp 300.000 sebagaimana harapan Wali Kota."

"Ini untuk operasional biaya listrik dan air di Balai RW," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Ikuti berita seputar Surabaya