Jelang Pembahasan Pj Gubernur Jawa Timur, DPRD Jatim Segera Temui Kemendagri

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dalam waktu dekat, DPRD Jatim berencana akan konsultasi ke Kemendagri mengenai proses pengusulan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur mendatang.

Sebagaimana ketentuan, dalam proses pengisian Pj Gubernur, DPRD nantinya memang berhak mengusulkan tiga nama. 

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai usulan Penjabat (Pj) Gubernur.

"Nah, dalam waktu dekat kami akan ke Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri," kata Ubaid saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (14/9/2023). 

Jabatan Gubernur dan Wagub Jatim bakal selesai pada akhir Desember 2023. Sebagaimana regulasi, proses pengisian Pj Gubernur bisa berasal dari usulan DPRD, serta Kemendagri yang masing-masing maksimal tiga orang. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD Jatim Berharap Kompetensi Pj Gubernur Selevel dengan Gubernur Khofifah

Dalam pertemuan dengan Kemendagri mendatang, Komisi A yang membidangi pemerintahan itu pun diantaranya bakal bertanya kapan proses pembahasan pengusulan bisa dilakukan. Sebab, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari Kemendagri sebagai acuan nantinya. 

Politisi PKB itu pun menegaskan posisi Pj penting lantaran akan memimpin Jawa Timur hingga ada Gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

Lantaran itu, Ubaid pun berharap agar pemerintah pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Jatim bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana. 

Menurut Ubaid, setidaknya terdapat dua faktor penting untuk diperhatikan untuk menentukan Pj Gubernur.

Baca juga: Masa Jabatan Khofifah Berakhir Desember ini, Fraksi Gerindra Jatim Mulai Kulik Kandidat Pj Gubernur

Pertama, orang yang paham betul dengan birokrasi pemerintahan Jawa Timur. Apalagi, Jawa Timur merupakan daerah dengan wilayah yang luas. 

"Itu penting agar tahu seluk beluk birokrasi sehingga pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat. Makanya, akan lebih elok jika diambil dari birokrasi yang ada di Jawa Timur," ungkapnya. 

Ubaid pun berharap agar proses pengisian Pj Gubernur tidak menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik. Situasi kondusif sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan. 

"Sehingga, pilihan terbaik menurut kami, kalau bisa Pj Gubernur diambilkan dari birokrasi yang ada di Jawa Timur. Agar lebih paham terhadap local wisdom dan sebagainya," terang politisi muda tersebut.