Respons PDIP Jatim Soal Wacana Pilkada 2024 Maju Dua Bulan, Singgung Persiapan Mesin Politik Partai

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PDI Perjuangan Jatim mengaku tak masalah jika kontestasi Pilkada serentak jadi dimajukan pada September 2024 mendatang.

Dari sisi persiapan politik hingga mesin partai, percepatan Pilkada diyakini tidak akan jadi persoalan bagi PDI Perjuangan. 

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR RI, Rabu (20/9/2023) malam.

Salah satunya, Tito mengusulkan pilkada serentak untuk digelar pada September 2024. Artinya, dua bulan lebih cepat dari jadwal semula yakni November. 

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno menyatakan sebagai partai politik, pihaknya siap kapanpun Pilkada 2024 digelar. Sehingga, wacana mempercepat Pilkada tidak akan mengganggu persiapan. 

"Karena sejak sekarang kita sudah prepare itu. Di Pileg dan Pilpres, kader kita sudah aktif turun untuk pemenangan. Sehingga, mesin politik kita sebetulnya sudah siap," kata Untari saat dihubungi dari Kota Surabaya, Kamis (21/9/2023). 

Persiapan lain yang dikatakan Untari adalah infrastruktur partai. Kalau pun Pilkada serentak digelar lebih cepat dari jadwal semula, saksi juga sudah dipersiapkan. "Sehingga bagi kami tidak masalah," ujar Untari. 

Baca juga: Peluang Partai Demokrat Bergabung Koalisi Ganjar Pranowo, PDIP Jatim: Kerja Sama Parpol Hal Wajar

Majunya Pilkada, praktis membuat parpol harus menyiapkan calon lebih awal. Untari menyadari potensi tersebut. Hanya saja, PDIP mengaku tak akan terganggu lantaran banyak memiliki kader potensial untuk diberangkatkan. 

Apalagi, PDIP Jatim memiliki belasan kepala daerah petahana di Jawa Timur. "Nanti kalau Ibu Ketua Umum setuju ya kami usulkan untuk maju kembali," ungkap Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. 

Begitu pula dengan persiapan menyongsong Pilgub Jatim 2024. Sekalipun belum memastikan calon yang akan diberangkatkan, namun Untari mengaku tak risau jika Pilkada akan maju September.

"Bagi kami, PDIP Jatim kapan pun ready lah. Karena mesin kami terus bergerak dan kami tidak kerja lima tahunan," jelasnya. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan KPU di Gedung DPR Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR. Salah satu isu dalam Perppu untuk memastikan tidak ada kekosongan kepala daerah pada awal tahun 2025 nanti.

Dalam rapat itu, Tito menjelaskan ada 6 poin penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai pilkada. Pertama, antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Menurut Tito, antisipasi kekosongan kepala daerah itu harus dipastikan bahwa paling lambat 1 Januari 2025, kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 harus sudah dilantik.