Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Subianto Unggul dari Ganjar dalam Pertandingan Satu Lawan Satu

Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.

Keluarga Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, yang merupakan panglima laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo, yang merupakan seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang telah gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang.

Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hediprasetyo atau Didiet. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.

Karir Militer Prabowo Subianto

Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976, beliau mengawali karir militer di TNI angkatan darat sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985 Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassandha yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur.

Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung.

Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan Khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu Komando kontra-insurjensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya.

Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad.
Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatk

an penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama  6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu: Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambanv Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan; salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.

Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP). Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan “diberhentikan dengan hormat”.