Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemilu 2024

Pangkoarmada II Siap Kerahkan Kapal Perang Bantu Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Daerah Kepulauan

Pangkoarmada II siap mengerahkan kapal perang bantu distribusi logistik Pemilu 2024 ke wilayah kepulauan di Jawa Timur.

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Luhur Pambudi
Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI, Yayan Sofiyan, Selasa (17/10/2023). 

Sedangkan untuk tahap dua, produksi akan fokus pada surat suara. Hal ini disebabkan proses produksinya harus menunggu daftar calon tetap (DCT) pada pileg yang saat ini masih berproses dan daftar pasangan capres-cawapres yang pendaftarannya belum dibuka.

Selain surat suara, pengadaan logistik tahap 2 Pemilu 2024 meliputi sampul surat suara, formulir, alat bantu tunanetra, dan cetak DCT serta capres-cawapres.

KPU RI menjadwalkan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik tahap 2 pada 3 November 2023.

Produksi dan distribusinya ke KPU kabupaten/kota juga dijadwalkan selama 60 hari, terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024.

Di lain sisi, KPU menargetkan, jajaran di tingkat kabupaten/kota dapat meneken kontrak sewa gudang logistik per Oktober 2023. 

"Nanti Oktober harus selesai, harus sudah 100 persen seluruh gudang di kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki gudang logistik sendiri sehingga bergantung pada sewa dengan pihak ketiga.

Pria yang akrab disapa Drajat itu menambahkan, KPU sudah mengatur standar kelayakan gudang-gudang logistik pemilu.

Pada umumnya, kata dia, aspek-aspek yang harus dipenuhi dari gudang logistik pemilu tak banyak berbeda dari gudang-gudang lain. 

"Bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," ucap Drajat. 

Ia mengklaim, KPU RI akan melakukan supervisi terhadap KPU provinsi terkait operasional dan kelayakan gudang. 

KPU provinsi akan menjadi ujung tombak untuk memantaunya di tingkat kabupaten/kota. 

"Berikutnya nanti sekali waktu kita akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," kata Drajat.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved