Pangkoarmada II Siap Kerahkan Kapal Perang Bantu Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Daerah Kepulauan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI, Yayan Sofiyan menegaskan, pihaknya siap mengerahkan sejumlah kapal perang untuk membantu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mendistribusikan logistik pemilu yang berlangsung pada tahun 2024 mendatang. 

Namun, hingga Oktober 2023, pihaknya masih belum mendapati adanya permintaan dari pihak KPU untuk menyediakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) kapal perang. 

"Sampai saat ini belum ada permintaan untuk pendistribusian logistik pemilu. Apabila itu ada, maka kami akan siapkan kapal perang kami untuk mendistribusikan material logistik ke pulau-pulau sekitar Jatim," ujarnya, usai menghadiri Peragaan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) 'Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024', di Lapangan Kodam V Brawijaya, pada Selasa (17/10/2023). 

Mengenai jumlah kapal perang yang nantinya akan dikerahkan untuk mendistribusikan logistik pemilu tersebut, pihaknya masih menunggu permintaan dari pihak KPU.

Karena jumlah pengerahan alutsista, sangat bergantung pada jumlah, dimensi dan volume logistik yang akan dikirim. 

"Kami ada yang siaga setiap saat untuk mendukung gelar operasi sehari-hari untuk membantu pendistribusian logistik tersebut. Kami akan siapkan. Tergantung permintaan pendistribusiannya ke mana, volume sebesar apa, dan itu akan kami siapkan," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan tahapan pengadaan logistik. Seperti kotak suara, bilik suara, segel kotak, dan tinta, sebagai distribusi tahap pertama. 

Proses pengadaannya melalui proses lelang. Dan diperkirakan dalam kurun waktu dua pekan mendatang bakal segera didistribusikan ke masing-masing gudang milik KPU kabupaten dan kota se-Jatim. 

"Semua proses pengadaan logistik kami lakukan secara terbuka, melalui e-katalog. Jadi ini tahap pertama. Kalau tahap kedua, juga akan segera melakukan proses lelang terkait surat suara, dan kebutuhan yang lain," ujar Choirul Anam. 

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di Ponorogo, Ada Adegan Polisi Siram Air dan Pendemo Pingsan

Ia tak menampik, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dalam proses distribusi logistik tersebut. Salah satunya pihak TNI AL, untuk meminta bantuan kapal perang mengirim logistik di Kepulauan Sumenep; Masalembu, Sapeken dan sebagainya. 

"2019 misalkan, kami bekerja dengan TNI AL untuk distribusi di Sumenep Kepulauan, jadi Masalembu, Sapeken, dan sebagainya. Kami biasanya melalui pengiriman rute Surabaya," jelasnya. 

Choirul Anam mengakui, pihaknya masih belum meminta bantuan kepada TNI AL, hingga bulan ini. Karena, pihaknya masih menunggu kondisi dan situasi di Kepulauan Sumenep. 

Biasanya pihaknya terpaksa meminta bantuan ke TNI AL untuk mengerahkan kapal perang, manakala medan kondisi cuaca dalam keadaan tidak menentu; hujan dan badai. 

Namun, jika kondisi cuaca dalam keadaan normal atau cerah. Biasanya, ia hanya meminta bantuan kapal logistik reguler. 

"Kami belum ada permintaan jumlah kapal ke TNI AL. Kami masih menunggu. Karena kondisi Sumenep ini juga tentatif. Kami butuhkan kapal perang itu, jika cuacanya tidak kondusif. Kalau cuaca kondusif kami akan kirim pakai kapal reguler," ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Parpol Ajukan Perubahan Pencermatan Rancangan DCT, KPU Kota Blitar Lakukan Verifikasi

Kemudian, pada bulan Januari, Choirul Anam menerangkan, pihaknya bakal melakukan proses rekrutmen sekitar 85 ribu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Lalu, agar Pemilu 2024 proses penulisan berita acara dapat berlangsung secara cepat, KPU RI, lanjut Choirul Anam, akan menyiapkan printer dan scan di semua TPS. 

"Sehingga nanti penulisan berita acara membuat cukup banyak dan menjadi lama, itu bisa jadi cepat," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, KPU telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilu 2024.

Untuk tahap satu, produksi dan distribusi berlangsung 60 hari, terhitung sejak 23 September hingga 21 November 2023 nanti.

Logistik tahap 1 tersebut meliputi bilik dan kotak suara, tinta, serta segel dan kabel ties.

Pengadaan logistik tahap 1 ini sudah diteken KPU RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan kontrak payung senilai Rp 302,14 miliar, diklaim hemat Rp 225 miliar dari harga prakiraan sendiri (HPS).

KPU juga telah membagi pengadaan paket logistik ini ke belasan zona agar proses produksinya lebih efektif dan efisien.

Berikut jumlah kebutuhan logistik tahap 1 Pemilu 2024?

1. Kotak suara: 4.164.552 (Rp 168,16 miliar)

2. Bilik suara: 3.280.644 (Rp 53,17 miliar)

3. Tinta: 1.640.322 botol (Rp 18,39 miliar)

4. Segel: 93.850.362 keping (Rp 39,7 miliar)

5. Kabel ties: 24.364.423 (Rp 22,72 miliar)

Sedangkan untuk tahap dua, produksi akan fokus pada surat suara. Hal ini disebabkan proses produksinya harus menunggu daftar calon tetap (DCT) pada pileg yang saat ini masih berproses dan daftar pasangan capres-cawapres yang pendaftarannya belum dibuka.

Selain surat suara, pengadaan logistik tahap 2 Pemilu 2024 meliputi sampul surat suara, formulir, alat bantu tunanetra, dan cetak DCT serta capres-cawapres.

KPU RI menjadwalkan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik tahap 2 pada 3 November 2023.

Produksi dan distribusinya ke KPU kabupaten/kota juga dijadwalkan selama 60 hari, terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024.

Di lain sisi, KPU menargetkan, jajaran di tingkat kabupaten/kota dapat meneken kontrak sewa gudang logistik per Oktober 2023. 

"Nanti Oktober harus selesai, harus sudah 100 persen seluruh gudang di kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki gudang logistik sendiri sehingga bergantung pada sewa dengan pihak ketiga.

Pria yang akrab disapa Drajat itu menambahkan, KPU sudah mengatur standar kelayakan gudang-gudang logistik pemilu.

Pada umumnya, kata dia, aspek-aspek yang harus dipenuhi dari gudang logistik pemilu tak banyak berbeda dari gudang-gudang lain. 

"Bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," ucap Drajat. 

Ia mengklaim, KPU RI akan melakukan supervisi terhadap KPU provinsi terkait operasional dan kelayakan gudang. 

KPU provinsi akan menjadi ujung tombak untuk memantaunya di tingkat kabupaten/kota. 

"Berikutnya nanti sekali waktu kita akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," kata Drajat.