Nasib Gibran di PDIP usai Jadi Cawapres Prabowo Sengaja 'Digantung'? Pengamat: Agar Hattrick Diraih

TRIBUNJATIM.COM - Setelah diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, nasib Gibran Rakabuming Raka di PDIP disoroti.

Menurut pengamat politik, PDIP diperkirakan akan bersikap 'menggantung' Gibran.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, PDIP kemungkinan masih menghitung dampak politik jika mereka menetapkan sikap politik terhadap anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Di sisi lain, Agung memperkirakan PDIP juga berupaya meraih kemenangan beruntun sejak Pemilu 2014.

Sehingga sangat mempertimbangkan berbagai hal terkait apakah akan memutuskan nasib Gibran sebagai kader.

"Artinya mengemuka opsi moderat di mana mengambangkan soal ini lebih utama agar kepentingan partai dalam mencapai hattrick bisa diraih," kata Agung pada Senin (23/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Persoalan lain yang mengemuka, kata Agung, adalah opini publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres belum terkonsolidasi secara masif karena masih menganggap isu itu elitis.

"Sehingga untuk 'melawan' istana, energi PDIP belum cukup solid menimbang kehadiran Gibran turut membelah kekuatan partai berlambang banteng ini," ujar Agung.

Agung menilai saat ini PDIP memahami posisi Gibran, yang merupakan salah satu kader mereka, kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sedangkan PDIP bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Hubungan Megawati dengan Jokowi Disebut Baik-Baik Saja, Meski Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Menurut Agung, jika Megawati memecat Gibran dari keanggotaan PDIP maka dikhawatirkan dianggap membuka "front" perselisihan dengan Presiden Jokowi.

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023) mendatang.

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu.

Baca juga: Sosok Gibran Rakabuming Raka Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Usia 36 Tahun Punya Properti Rp 17 Miliar

PDIP Bisa Evaluasi Jokowi dan Tarik Para Menteri

Hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo diprediksi memanas usai putra sulung Jokowi yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, manuver tersebut mungkin berimbas pada posisi Jokowi di internal partai banteng.

Bahkan, tak menutup peluang PDIP mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi, termasuk melepaskan semua jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Mengingat pencawapresan Gibran besar kemungkinan atas cawe-cawe Jokowi selaku ayahanda Gibran, maka membuka peluang PDI-P juga untuk mengevaluasi status ‘petugas partai’ yang disandang oleh Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

“Salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil PDI-P sebagai nota protes adalah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet,” tuturnya.

Umam yakin, dinamika politik ini akan membuat PDIP merasa dilangkahi, atau bahkan dikhianati oleh keluarga Jokowi.

Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.

Merujuk langkah cepat partai banteng memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDIP mendepak Gibran.

“Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, PDIP tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari kadernya yang dianggap tidak loyal pada sikap dan keputusan partai,” ujarnya.

Namun, Umam menduga, PDI-P masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan mengganggu hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.

Hingga kini, Megawati pun dianggap masih gamang lantaran tidak siap berhadapan dengan Jokowi yang tengah memegang kekuasaan.

“Jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.

“Artinya, saat ini PDIP tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Berita Pilpres 2024 lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com