Geramnya PDIP Tahu Baliho Ganjar-Mahfud MD Dicopot saat Jokowi di Bali: Banteng Jangan Diganggu

TRIBUNJATIM.COM - PDI Perjuangan (PDIP) merespon penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD menjelang kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi di Bali.

Penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD itu dilakukan oleh Satpol PP Bali.

Hal ini direspon oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

Ia mengaku geram terkait aksi pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ribuan Jamaah Ikuti Sholawat Kebangsaan di Magetan, PDIP: Menjemput Ganjaran dan Keberkahan

Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.

Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.

Namun, dia mengingatkan agar tak mengganggu banteng.

"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," ujar Komarudin.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.

Adapun Jokowi melakukan kunjungan ke Bali diagendakan untuk meninjau secara langsung proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Sukawati.

Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar. 

Selanjutnya, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada para penerima manfaat yang digelar di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi akan membuka secara resmi World Hydropower Congress 2023. 

Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung. 

Satpol PP menurunkan sejumlah baliho Ganjar-Mahfud MD

Satpol PP menurunkan sejumlah baliho Ganjar - Mahfud MD saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Kala itu, Satpol PP Bali melakukan penurunan baliho bergambar bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Penurunan baliho itu dilakukan menjelang Presiden Jokowi tiba di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Menanggapi hal ini, Satpol PP Bali berikan penjelasan.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (31/10/2023)  . 

Baca juga: Manuver Gibran Bikin Politisi PDIP Kecewa, Djarot Nilai Putra Jokowi Tak Sabaran: Contoh Tak Bagus

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan netralitas selama Kepala Negera melaksanakan kunjungan kerja di lokasi tersebut.

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya.

Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," kata dia.

Kunjungan presiden di Bali Diketahui, Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Bali.

Mulanya presiden meninjau SMK Negeri 3 Sukawati dan Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar.

Dari sana, Jokowi bersama rombongan dijadwalkan makan siang di sebuah restoran di Renon, Kota Denpasar.

Selanjutnya, Jokowi juga dijadwalkan menghadiri Kongres World Hydropower di Bali Convention Center Nusa Dua (BNCC), Kabupaten Badung, Bali.

"Termasuk baliho ada gambarnya Pak Jokowi pun yang di baliho PSI, kita cabuti juga deket Bendega (Renon) tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita," kata dia.

Ia mengatakan penurunan atribut politik ini hanya untuk sementara dan akan dipasang kembali usai Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi kunker.

"Kita netral aja kaitan dengan atribut partai kita cabuti sementara. Kan mencabuti bukan merusak, baik-baik kita. Nanti setelah itu silahkan dipasang kembali kita. Enggak merusak kok. Karena itu kita melaksanakan tugas sesuai amanah saja, arahan saja," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap meninggalkan PDIP

Hal ini diungkap oleh politikus PDIP, Guntur Romli.

Ia mengaku kecewa dengan manuver yang dilakukan oleh Jokowi.

Sebab, PDIP merasa ditinggalkan oleh Jokowi.

Guntur Romli pun mengungkit pernyataan Jokowi terkait peluang Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Kala itu, Jokowi menyebut Giran tidak memiliki peluang maju sebagai cawapres karena masih berusia 35 tahun dan baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Solo.

Baca juga: Presiden Jokowi Undang 3 Bacapres Makan Siang, Aktivis 98 Nilai Harus juga Mengundang Cawapres

Namun, realita berbicara sebaliknya.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres, Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.

"Waktu itu Pak Jokowi bilang itu enggak masuk akal, baru dua tahun jadi wali kota kemudian dari umur enggak bisa, tapi akhirnya seperti itu," kata Guntur, dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/10/2023).

Tak hanya itu, Guntur turut mengungkit pernyataan Gibran yang sempat mengaku akan patuh pada aturan PDIP.

Menurut Guntur, Gibran menunjukkan sikap tidak konsisten terhadap pernyataan yang sudah dilontarkan.

"Atau seperti yang disampaikan Mas Gibran, sebelum ini bicara soal tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum, akan menjadi kader PDIP yang baik," ucap Guntur.

"Kalau istilahnya masyarakat di bawah Mas Gibran kok kayak ngece, ngejek, kayak ada tipuan, bicaranya tidak bisa dipegang."

Guntur mengakui, saat ini PDIP dalam kondisi bersedih dan terluka setelah merasa ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

Padahal menurut Guntur, PDIP sudah memberikan banyak keistimewaan untuk Jokowi dan keluarga di bidang politik.

Ia pun mengungkit jalan politik Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, dengan bantuan PDIP.

"Suasana kebatinan di PDIP saat ini, suasana yang sangat sedih, suasana yang merasa ditinggal oleh Pak Jokowi dan keluarganya," ujar Guntur.

"Padahal PDIP selama ini telah memberikan previlege, memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada Pak Jokowi, pada keluarganya, pada Mas Gibran, pada Bang Bobby."

"Tapi mengapa kok tiba-tiba pada akhirnya keluarga tersebut seperti meninggalkan, membuat luka untuk PDIP," imbuhnya.

Ia menyebut, banyak kader PDIP yang merasa bingung sekaligus aneh saat Jokowi dan keluarga memilih meninggalkan partai berlambang kepala banteng tersebut.

Pasalnya, PDIP-lah yang sejak awal mendampingi Jokowi meniti karier politik.

"Kenapa kerja sama yang sudah dibangun selama bertahun-tahun sejak Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kenapa berakhir seperti ini?," tanya Guntur.

Isu Gibran Gabung Golkar

Sementara itu, Gibran Rakabuming diisukan berpaling ke Partai Golkar setelah dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Isu tersebut semakin berhembus setelah PDIP menyinggung warna kuning saat membahas soal manuver Gibran.

Terkait hal itu, Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung pun buka suara.

Hingga saat ini, Sekar belum bisa mengonfirmasi berita tersebut.

"Terkait isu mas Gibran ke Partai Golkar itu kami di DPD Partai Golkar Solo tidak bisa mengonfirmasi, bukan dalam kapasitas kami," ujar Sekar, dikutip dari TribunSolo.com, Minggu (29/10/2023).

Meskipun begitu, Sekar menjelaskan bahwa penerimaan kader baru Partai Golkar kemungkinan berada di tingkat provinsi maupuan pusat.

Hal itu bisa dilihat dari pendaftaran diri Rian Ernest dan Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar.

"Kalau kita melihat trek record masuknya kader baru di Partai Golkar itu biasanya terjadi di level provinsi seperti Rian Ernest atau di nasional atau pusat seperti Pak Ridwan Kamil," jelasnya

Jokowi dan Gibran 'diserang' PDIP hingga Amien Rais

Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah pihak.

Bukan hanya oposisi yang mengritik, kini elite PDIP juga ikutan buka suara.

Kritikan keras ini dilontarkan imbas anggapan membangun dinasti politik jelang Pilpres 2024.

Sebagian relawan dan juga pendukung Jokowi juga melontarkan kekecewaannya kepada Jokowi.

Apalagi, lawan politiknya selama ini seperti Amien Rais Cs juga masih terus melancarkan kritik pedas.

Baca juga: Cucu Pendiri NU Yakin Anies-Muhaimin Menang, Tak Ambil Pusing Soal Rendahnya Elektabilitas di Survei

Kritik kepada Jokowi tak lepas dari Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, yang kini maju sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Keluarga Jokowi dianggap hendak membangun dinasti politik.

Majunya Gibran sebagai cawapres dikritik karena dianggap bernuansa nepotisme karena peran Mahkamah Konstitusi (MK) setuju capres dan cawapres usia di atas 35 tahun bisa maju di Pilpres.

Putusan ini dianggap memuluskan langkah Gibran maju jadi cawapres karena masih berusia 36 tahun.

Sejak mendaftarkan ke KPU sebagai capres dan cawapres, Prabowo-Gibran, tak lepas dari kritik. Jokowi kini pun tak luput dari kritik, dia kini dikeroyok.

Seperti apa kritik itu berikut dirangkum Tribunnews.com, Sabtu (28/10/2023):

Kritik dari Elite PDIP:

1. Adian Napitupulu soal 3 Periode

Anggota DPR RI dari PDIP yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengkritik Jokowi.

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode  . 

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

2. Ahmad Basarah: Gibran Membangkang

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan pembangkangan karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terkait langkah Gibran yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

3.  Hasto Kristiyanto Singgung Pak Lurah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode dari seorang menteri.

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Kritik 'Opisisi'

1. Amien Rais

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menilai cawapres Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka tidak mewakili generasi muda atau milenial.

Amien bahkan menyebut Gibran sebagai milenial gadungan.

"Siapa dia (Gibran) itu? Katanya mewakili milenial tapi kita harus tahu bahwa milenial itu pintar-pintar, enggak ada yang seperti itu. Dia milenial gadungan," kata Amien di Gedung Joeang, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Dia mengatakan bahwa situasi semacam ini harus diperhatikan kembali.

Jokowi, dikatakan Amien, harus meminta maaf kepada publik karena situasi Indonesia yang sekarang ini.

2. Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana kembali mempersoalkan Gibran jadi cawapres Prabowo melalui putusan MK.

Kata Denny jika Putusan MK perkara nomor 90 tidak sah karena pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman maka konsekuensinya Gibran Rakabuming Raka tidak bisa ditetapkan KPU sebagai paslon Cawapres dari Capres Prabowo Subianto.

Sehingga Gibran bisa diganti sebagai cawapres Prabowo.

"Itu semua harus dilakukan sebelum 8 November 2023. Dalam persidangan tadi, Ketua MKMK memahami urgensi memutuskan cepat tersebut dan akan memeriksa pengaduan saya lebih dahulu. Bismillah, ikhtiar penting ini saya lakukan selain untuk menjaga martabat, kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi juga demi menjaga keluhuran Negara Hukum Indonesia," ujar Denny.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Kalau Dia Bangun Brutal, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/11/01/baliho-ganjar-mahfud-di-bali-dicopot-pdip-banteng-jangan-diganggu-kalau-dia-bangun-brutal.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar