Audiensi Warga Desa Sumuragung di DPRD Bojonegoro Tak Hasilkan Apa-apa, Ternyata Sudah Dibatalkan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Audiensi antara warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, dengan pemdes setempat, DPRD Bojonegoro, serta PT Wira Bhumi Sejati (WBS) di Kantor DPRD Bojonegoro, Rabu (6/12/2023) tak hasilkan apa-apa.

Bahkan, audiensi tersebut ternyata juga sudah dibatalkan sejak Selasa (5/12/2023) malam.

Sehingga, perwakilan Pemdes Sumuragung maupun PT WBS yang dinilai merugikan warga Desa Sumuragung, tak ada yang datang.

Audiensi dibatalkan sebab ada isu ratusan warga Desa Sumuragung yang kontra terhadap Pemdes Sumuragung serta PT WBS yang datang ke Kantor DPRD Bojonegoro, akan dilawan oleh ratusan orang yang pro dengan Pemdes Sumuragung dan PT WBS.

Sehingga, jika audiensi tetap dilakukan, dikhawatirkan massa warga Sumuragung yang kontra dengan Pemdes Sumuragung dan PT WBS akan bersitegang hingga bentrok dengan massa yang pro, di Kantor DPRD Bojonegoro.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, yang menerima perwakilan massa warga Desa Sumuragung, di Ruang Komisi B Kantor DPRD Bojonegoro, Rabu (6/12/2023).

"Audiensi atau mediasi ini sudah dibatalkan pada Selasa (5/12/2023) malam. Tapi warga Desa Sumuragung tetap ke Kantor DPRD Bojonegoro karena sudah kadung menyewa kendaraan," ujarnya kepada awak media usai audiensi tersebut.

Kontan, lanjut Syukur Priyanto, audiensi tertutup itu, tak hasilkan sesuatu yang konkret.

Perwakilan massa warga Desa Sumuragung yang masuk ke ruang audiensi hanya kembali berkeluh kesah soal kerusakan lingkungannya akibat PT WBS.

Serta, lanjut politisi Partai Demokrat ini, perwakilan warga Desa Sumuragung juga kukuh meminta evaluasi terhadap minimnya dana kompensasi dari PT WBS untuk mereka, yang disalurkan melalui pemdes setempat.

"Permasalahan ini kuncinya ada di Pemdes Sumuragung. Jika pemdes sudah menyerahkan atau menunjukkan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana kompensasi dari PT WBS, permasalahan ini bisa beres," imbuhnya.

Affandi, perwakilan massa warga Desa Sumuragung yang datang ke Kantor DPRD Bojonegoro mengemukakan, pihaknya sudah tahu jika audiensi tersebut dibatalkan sejak Selasa (5/12/2023) malam.

"Kami sekitar pukul 21.00 WIB malam (Selasa, 5 Desember 2023, red) kemarin sebenarnya sudah mendapat kabar terkait pembatalan audiensi. Tapi persiapan kami (ke DPRD Bojonegoro, red) sudah 99 persen. Sehingga, kami tetap berangkat," ungkapnya.

Tentu, kata dia, pihaknya kecewa.

Namun, peristiwa ini harus diterima.

Affandi menambahkan, warga Desa Sumuragung sebelumnya tak pernah seprogresif ini. Namun, karena Pemdes Sumuragung dan PT WBS dinilai sudah keterlaluan, maka perlu perlawanan.

"Baru kali ini, kami (warga Desa Sumuragung, red) melakukan aksi demo yang sampai berlarut-larut,” pungkas pria yang karib disapa Kacong itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, Rabu (6/12/2023) pagi.

Mereka sedianya mengikuti audiensi yang sudah dijadwalkan antara DPRD Bojonegoro dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Sumuragung dan perusahaan tambang kapur PT Wira Bhumi Sejati (WBS) yang beroperasi di Desa Sumuragung.

Adapun, warga Desa Sumuragung yang datang dan memiliki sikap kontra terhadap Pemdes Sumuragung serta PT WBS ini, jumlahnya tak kurang dari 200 orang.

Mereka mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro dengan 12 Elf dan 10 mobil pribadi.

Dalam audiensi ini, sedianya warga Desa Sumuragung menuntut PT WBS dan Pemdes Sumuragung agar lebih memperhatikan lingkungan dan lebih transparan dalam penyaluran kompensasi atau dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sebab, warga menilai, lingkungan mereka telah rusak.

Serta, dana kompensasi dari PT WBS selama ini besarnya Rp 4-7 miliar. Namun, hanya diberikan kepada warga berupa 25-35 kilogram beras.