Buka Rekrutmen Ribuan Anggota KPPS untuk Pemilu 2024, KPU Trenggalek Upayakan Tes Kesehatan Gratis

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - KPU Kabupaten Trenggalek membuka pendaftaran seleksi 16.233 orang KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) untuk Pemilu 2024.

Mereka akan ditugaskan di 2.319 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek.

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Nurani mengatakan, setiap TPS membutuhkan 7 KPPS.

Sedangkan di Kabupaten Trenggalek terdapat 2.321 TPS, namun dua TPS di antaranya merupakan TPS khusus yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Trenggalek, sehingga KPPS-nya diambilkan dari tenaga lapas.

Pendaftaran akan dibuka pada 11-22 Desember 2023.

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah pendaftar merupakan warga yang berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS setempat.

Selain itu, pada seleksi kali ini, persyaratan terkait kesehatan pendaftar cukup rijit dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19.

"Kalau dulu kan cukup surat sehat jasmani dan rohani, sedangkan kali ini ada tes kolesterol, gula darah dan tensi atau tekanan darah," kata Komisioner KPU Trenggalek, Nurani, Jumat (8/12/2023).

Menindaklanjuti hal tersebut, Nurani telah berkoordinasi dengan Pemkab Trenggalek, terutama Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Trenggalek untuk menyediakan tes tersebut di puskesmas di masing-masing kecamatan.

Tak hanya itu, KPU Kabupaten Trenggalek juga berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tes kesehatan tersebut bisa gratis atau setidaknya terjangkau.

"Kemungkinan bisa gratis seperti Pilkada 2020, kami masih menunggu jawaban, dan melakukan persuasi agar bisa murah, bahkan kalau bisa gratis," lanjutnya.

Selain tes kesehatan dari fasilitas kesehatan, KPPS yang telah ditetapkan akan kembali diskrining melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

"Nanti mereka akan mengisi aplikasi terkait kesehatan dan potensi penyakit, akan teridentifikasi ada yang masuk risiko rendah, sedang dan tinggi," ucap Nurani.

Jika berisiko tinggi, KPU akan berkoordinasi dengan JKN untuk memberikan perlakuan khusus dan mengawal KPPS tersebut.