Pemkab Tulungagung Akui Beri Izin Pembongkaran SDN 2 Wajak Lor, BPD Pertanyakan Nilai Aset Pengganti

Lahan SDN 2 Wajak Lor seluas 20 ru, sementara pihak yayasan menjanjikan lahan pengganti seluas 35 ru di belakang masjid.

Menurut Nuim, pihak yayasan berasumsi jika lahan pengganti sepadan atau lebih mahal dari lahan SDN 2 Wajak Lor.

Padahal seharusnya melibatkan appraisal yang bisa memastikan perbandingan kedua lahan.

“Kami menilai janggal karena tahu-tahu ada penghapusan aset padahal belum ada penghitungan nilai aset,” tegasnya.

Lahan SDN 2 Wajak Lor ada di tepi jalan raya, sementara lahan pengganti ada di belakang masjid, masuk dari jalan raya.

Dari sisi lokasi nilai lahan SD ini diyakini lebih mahal dibanding lahan pengganti, jika dengan luas yang sama.

Nuim pun mempertanyakan legalitas tukar guling yang belum beres, namun sudah ada eksekusi.

Salah satunya belum ada kepastian, lahan pengganti nantinya atas nama yayasan atau atas nama Pemdes Wajak Lor.

Jika masih atas nama yayasan, maka ke depan SDN 2 Wajak Lor akan berdiri di atas tanah milik yayasan.

“Ke depan itu akan memicu masalah. Mungkin cucu-cucunya nanti bisa mengambil alih tanah itu, karena masih atas nama yayasan,” ujar Nuim.

Nuim mempertegas, jika BPD pada prinsipnya tidak mempermasalahkan tukar guling aset desa ini.

Namun pihaknya meminta agar seluruh legalitasnya dilaksanakan lebih dulu sebelum dilakukan eksekusi pembongkaran.

Sebelumnya, Ketua Takmir Masjid Jami Agung Wajak Lor, Kirom, mengatakan pihaknya juga membangun bangunan pengganti.

Proses pembangunannya mencapai 60 persen, menunggu material sisa bongkaran yang masih bisa dimanfaatkan lagi.

Kirom juga mengakui jika saat ini belum ada balik nama lahan pengganti dari pihak yayasan ke Pemdes Wajak Lor.

Sebelumnya, pembongkaran gedung SDN 2 Wajak Lor ini memicu kekhawatiran, karena sekolah ini masih digunakan untuk TK dan SD.

Pembongkaran dilakukan saat masih pembelajaran efektif, bukan saat masa liburan, sehingga dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar.