Khofifah-Emil Menjabat sampai Februari 2024, PDIP Ingatkan Gubernur-Wagub Harus Netral dalam Pemilu

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mengingatkan agar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Hal ini menyusul jabatan gubernur yang dipastikan akan berakhir pada Februari 2024 mendatang.

Dalam regulasi sebelumnya, pasangan Khofifah-Emil Dardak termasuk kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan pada 31 Desember 2023.

Sebab, keduanya terpilih pada Pilgub 2018, meski baru dilantik pada 13 Februari 2019.

Namun terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 201 ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.

Pada putusan MK, para kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019, tetap menjabat selama lima tahun.

"Kami minta gubernur dan wagub harus menjaga netralitas di dalam proses perpanjangan waktu ini," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (22/12/2023).

Sri Untari Bisowarno mengingatkan netralitas harus dijaga betul.

Segala program Pemprov Jatim yang sudah dicanangkan harus terealisasi sesuai ketentuan. Tidak boleh program pemprov menguntungkan atau merugikan secara politik bagi kontestan pemilu.

Di samping itu, juga harus memastikan netralitas aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Jawa Timur dalam proses kontestasi mendatang.

Hal ini menjadi tolok ukur penting netralitas kepala daerah.

Baca juga: Selain Gubernur Khofifah, Tiga Kepala Daerah di Jatim Ini Akan Menjabat Lebih Lama Dampak Putusan MK

Sri Untari Bisowarno menegaskan, dia bersama anggota fraksinya di DPRD juga akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Yakni tiga tugas utama sebagai anggota legislatif, meliputi penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Gubernur pun sebagai eksekutor juga harus tetap menjalankan dengan baik. Supaya ada keadilan dalam membangun masyarakat Jawa Timur, bahwa APBD berasal dari masyarakat," ungkap Sri Untari Bisowarno yang juga Sekretaris DPD PDIP Jatim itu. 

Untuk diketahui, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 201 ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.