Kapolda Jatim Beri Wejangan Para Kapolres untuk Maksimal Amankan Pemilu 2024, Tekankan Parameter Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA- Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto meminta agar para kapolres jajaran untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya masing-masing agar dapat mensukseskan Pemilu 2024 pada Februari 2024 mendatang. 

Menurutnya, kesuksesan pelaksanaan pemilu nantinya akan diukur dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Selain itu, tentunya, sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetap terjaga. 

“Parameter suksesnya Pemilu selain berjalan aman dan kondusif, juga ditentukan oleh tingkat kehadiran masyarakat yang menggunakan hak pilihnya datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS," ujarnya di Mapolda Jatim, Rabu (10/1/2024).

Oleh karenanya, Iman meminta jajaran agar berkoordinasi dengan KPU maupun pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat dalam mendorong Masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pada akhir tahun 2023 Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas telah melakukan survei evaluasi kinerja Polri.

Dari tiga tugas pokok Polri yaitu penegakan hukum, layanan publik serta menjaga keamanan dan ketertiban, sebagian besar responden puas dengan kinerja Polri dengan hasil 87,8 persen.

Capaian tersebut, diharapkan Imam, kepada seluruh anggota jajaran Polda Jatim tetap berkomitmen dan terus meningkatkan kinerjanya

"Ini kita harapkan terus meningkat dengan menghadapi dinamika yang semakin kompleks," pungkasnya. 

Sebelumnya, Provinsi Jatim, sempat masuk dalam kategori wilayah 'rawan' dalam pelaksanaan pemilu. 

Imam Sugianto menjelaskan makna istilah kata 'rawan' yang tersemat pada Provinsi Jatim dalam indeks kerawanan pemilu versi data gabungan yang dihimpun Bawaslu RI dan Baintelkam Mabes Polri. 

Menurutnya, Provinsi Jatim bukan masuk kategori wilayah 'paling rawan', namun masuk sebagai kategori 'rawan'. 

Dan berdasarkan catatan Ditintelkam Polda Jatim yang dihimpunnya, Imam menyebutkan, terdapat lima wilayah Jatim yang masuk kategori 'rawan'. Yakni, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Pasuruan. 

Dari kelima wilayah kabupaten tersebut, tercatat sekitar 12 kejadian gangguan kedaruratan yang berkaitan dengan pemilu pada tahun 2019 silam. 

Termasuk salah satunya kejadian pembakaran bangunan Mapolsek Tambelangan Polres Sampang, pada Kamis (23/5/2019) silam. 

Kejadian itu disebut oleh Imam, juga menjadi catatan penting yang menyebabkan Provinsi Jatim sempat masuk kategori 'rawan' dalam indeks kerawanan pemilu. 

"Mengapa itu masuk kategori rawan. Sejarah penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Itu kalau tidak salah terinventarisir ada 12 kejadian," ujarnya, di Mapolda Jatim, Senin (1/1/2024). 

"Termasuk salah satu di Sampang, rekan rekan masih ingat, pembakaran polsek tambelangan, itu juga masuk catatan khusus," tambahnya. 

Imam berharap, pada pelaksanaan Pemilu 2024 pada Februari mendatang, situasi Provinsi Jatim senantiasa kondusif, aman dan tetap terkendali. 

Tentunya, agar ikhtiar tersebut berbuah nyata, ia telah mengerahkan personel khusus untuk menjaga situasi wilayah kabupaten yang memiliki riwayat kejadian kerawanan pada beberapa tahun lalu. 

"Mudah-mudahan Madura tahun ini, kejadian menonjol dapat kita tekan. Tentunya kami dapat memetakan kerawanan kerawanan itu, kemudian mengerahkan pasukan khusus. Dan kita akan kolaborasi," katanya. 

Kemudian, di lain sisi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Provinsi Jatim tidak lagi masuk kategori 'sangat rawan' dalam indeks kerawanan pemilu versi data gabungan yang dihimpun Bawaslu RI dan Baintelkam Mabes Polri. 

Hal tersebut diungkapnya usai menghadiri deklarasi pemilu damai bersama segenap elemen masyarakat; akademisi, buruh dan mahasiswa se-Jatim, di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (28/12/2023). 

"Karakteristik Indeks Kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu dan Baintelkam. Memang ini terus berubah. Sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Jatim, di awal, termasuk yang sangat rawan, namun saat ini sudah berubah menjadi rawan," katanya. 

Selain itu, Listyo Sigit mengungkapkan, Papua juga masih terkategori sebagai wilayah dengan kategori rawan dalam pelaksanaan Pemilu. 

Namun ia berharap seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan perdamaian sebagai NKRI. 

"Kemudian, juga wilayah Papua, menjadi salah satu yang sangat rawan. Kita juga  melihat perkembangannya, apakah tetap bertahan atau tidak," ungkapnya. 

"Namun yang paling penting, kita semua tidak boleh underestimate. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi seperti itu, pentingnya kita selalu menghimbau masyarakat untuk menjaga persatuan," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, menurut Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolda Jatim, kala itu, dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen.

Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen. 

Indeks kerawanan potensi konflik yang ada di akhir tahun lalu sebanyak 268 dengan identifikasi berbagai klaster potensi konflik dan saat ini hanya tersisa empat. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dir Intelkam Polda Jatim, Pak Karoops dan semua jajaran TNI, jajaran Kepolisian elemen masyarakat, stakeholder semua," ujarnya di Mapolda Jatim, Kamis (12/10/2023). 

Kemudian, sejumlah 275.257 orang personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 yang berlangsung sepanjang Pesta Demokrasi Pemilu 2024 serta mewujudkan pemilu aman dan damai Polda Jatim. 

Jumlah tersebut terdiri dari 2.653 personel Polda Jatim, 20.940 personel Polres jajaran, 10.932 personel TNI, dan 241.332 personel Linmas. 

Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan ratusan ribu orang personel tersebut bakal disiagakan di berbagai bangunan fasilitas publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. 

Seperti Kantor KPU Jatim, KPU masing-masing daerah, kantor Bawaslu di tingkat provinsi atau daerah kabupaten kota. 

Termasuk, para personel tersebut bakal berkeliling secara berkala memantau pengamanan sejumlah 120.660 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami melaksanakan kegiatan pengamanan seperti kantor penyelenggara pemilu, KPUD, Bawaslu dan juga tahapan-tahapan terkait dengan patroli yang dilakukan di 120.660 TPS," katanya. 

Dari pemetaan 120.660 TPS tersebut. TPS yang terkategori kurang rawan sebanyak 115.477 TPS, sedangkan TPS rawan 2.996 TPS dan sangat rawan ada 1.188 TPS. 

Kategorisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis data lapangan yang dihimpun dari pemantauan dan monitor masing-masing wilayah kabupaten dan kota. 

Data tersebut, lanjut Toni, tentunya akan digunakan oleh personel keamanan yang ditugaskan untuk memaksimalkan potensi pengamanan para anggota yang akan disebar melakukan mekanisme pengamanan.

"Sebelum melaksanakan operasi. Mabes Polri, Polda Jatim beserta jajaran bersama-sama dengan TNI dan Stakeholder sudah melakukan kegiatan rutin sebagai suatu bentuk calling sistem sebagai menyejukkan situasi dan kondisi," katanya. 

Toni Harmanto berharap, Pemilu kali ini akan memberikan bukti keikutsertaan masyarakat dalam Pesta Demokrasi.

Pemilu serentak 2024 memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab olek penyelenggara, aparat keamanan maupun organ-organ pendukung lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun ini, konflik rekam jejak digital dikeluarkan untuk kepentingan kelompok. 

Negative campaign, memviralkan rekam jejak untuk pembunuhan karakter, konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi dan juga konflik buruh

Berbagai tantangan diharapkan tidak memperlemah upaya dalam penyelenggaraan pemilu. 

Oleh karenanya, lanjut Toni, perlu disiapkan segala sesuatu mekanisme pengamanannya secara matang, terencana dan pasti terukur dengan baik.

Wilayah Jatim yang sangat luas dengan kondisi geografis beragam. Tentunya memiliki berbagai macam kerawanan. Sehingga tentunya akan mempersulit pendistribusian logistik pemilu.

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Oleh karena itu, 12 wilayah provinsi dipetakan oleh Mabes Polri sebagai kawasan rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan, penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024

Informasi tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik dengan tema 'Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas yaang sangat rawan," ujar Firman. 

Adapun 12 polda yang masuk katagori prioritas satu adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim), Aceh, Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku.

Kemudian, Kalimantan Barat (Kalbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Metro Jaya, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk katagori prioritas dua.

"Ada 22 polda masuk prioritas dua merupakan polda yang rawan," katanya. 

Firman menambahkan, dalam rangka mengamanakan Pemilu Serentak 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

Dalam operasi itu akan diturunkan sebanyak 434.197 personel dari tingkat Mabes Polri maupun polda untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan operasi untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Menurut dia, operasi ini juga akan resmi bekerja mulai 17 Oktober 2023, dengan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

"Operasi mantap brata digelar di 34 polda yang dibagi kepada prioritas satu dan prioritas dua," kata Firman.