90 Hektar Lahan Cabai Rawit di Desa Bades Lumajang Dicanangkan Jadi Pengendali Inflasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono 

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Cabai rawit varietas ori 212 ditanam di lahan seluas 90 hektar di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pemerintah Kabupaten Lumajang memproyeksikan Desa Bades sebagai pemasok cabai rawit yang mampu mengendalikan inflasi di daerah, lantaran harga cabai kerap kali fluktuatif. 

"Potensi lahan di Desa Bades ditanami cabai rawit begitu potensial sebagai pemasoo utama kebutuhan cabai rawit di Kabupaten Lumajang. Kami optimis ini dapat mengendalikan inflasi," ujar Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni ketika dikonfirmasi, Minggu (14/1/2024).

Berbekal cara bertani yang tepat, lahan cabai seluas 90 hektar di Desa Bades sekali panen dapat menghasilkan 60 ton lebih cabai rawit..

Saat permintaan naik, harga cabai kerap meningkat lantaran pasokan tak sebanding dengan permintaan. Saat lagi mahal, harga cabai rawit mencapai Rp 80 ribu per kilo di pasaran.

Menanggapi hal tersebut, Indah ingin ada keseimbangan harga cabai rawit di pasaran agar inflasi daerah terap terkendali.

"Kondisi yang terjadi kerap kali jika harga tinggi petani senang tapi inflasinya naik. Mulai saat ini kondisi tersebut yang harus kita seimbangkan," beber wanita yang akrab disapa Yuyun itu.

Alhasil untuk menjaga kualitas cabai rawit agar terhindar dari hama yang dapat mengancam keberhasilan panen. Pemkab Lumajang memberikan bantuan bantuan perangkap lingkat kuning kepada petan yang tergabung dalam kelompok tani Suka Tani guna mengantisipasi hama serangga. Cabai merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan ekstra.

Sementara itu, Kepala Desa Bades, Sahid banyak menerima aspirasi dari petani yang berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi petani memberikan akses lebih baik terhadap pupuk dan obat pertanian. 

Selain itu, para petani menuntut pemerintah agar tegas dalam memberikan standar harga cabai rawit. Menurut Sahid, ini penting agar harga tetap stabil dan tidak merugikan petani. 

"Harapan petani agar ada program untuk kelompok tani bisa diberikan kemudahan, terutama dalam akses pupuk dan obat-obatan. Standar harga juga perlu diperhatikan oleh pemerintah," harapnya