Sekjen PBNU Minta Pemberhentian Ketua PWNU Jatim Tak Ditarik ke Politik: Sudah Tabayun sejak 2019

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf mengaku kecewa dengan situasi dan isu yang berkembang atas pemberhentian KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur belakangan ini.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, meminta pemberhentian KH Marzuki Mustamar tidak dipaksa dan ditarik-tarik ke ruang politik.

Menurut dia, ini adalah murni urusan internal PBNU, tidak ada kaitannya dengan politik.

Disampaikan dia, proses pemberhentian KH Marzuki Mustamar tidak instan.

"Jadi kalau ada yang bilang proses pemberhentian ini tanpa tabayun, adalah sebuah kekeliruan yang cukup besar," katanya, Rabu (17/1/2024).

Ia menyebut, proses pemberhentian KH Marzuki Mustamar waktunya cukup panjang jika ditimbang dari semua sisi.

Gus Ipul mengakui, PBNU sudah melakukan tabayun. Ada surat peringatan yang dikirimkan PBNU.

“Nah proses tabayunnya lewat apa, lewat surat peringatan, dan bahkan Kiai Marzuki sendiri diundang oleh Rois Syuriah PWNU Jatim untuk menjelaskan suatu persoalan yang kemudian diakui sebagai kesalahan beliau (KH Marzuki Mustamar),” ungkapnya.

Menurut dia, PBNU juga sudah mengirim surat, dan itu merupakan bagian dari tabayun.

"Seharusnya, jika beliaunya keberatan, beliau bisa mengirimkan surat ke PBNU menanyakan persoalan dan kesalahannya apa," ujarnya.

Baca juga: Santri dan Alumni Ponpes Sabilurrosyad Malang Gelar Hormat Sang Guru untuk KH Marzuki Mustamar

“Tabayunnya yang kami lakukan itu tertulis, tidak hanya cerita-cerita. PBNU juga punya dokumen secara lengkap, tapi karena ini masalahnya internal, maka itu tidak kita sampaikan ke publik,” urainya.

Gus Ipul mengakui, jika PBNU sudah memberikan penjelasan ke kalangan internal yang menjadi bagian NU.

Alasan KH Marzuki Mustamar diberhentikan, kata Gus Ipul, ada banyak sekali.

Ia mengaku sudah ada peringatan tertulis sebelumnya, baik itu dilakukan Syuriah Jatim atau PBNU.