Alasan Banyak PNS Guru di Ponorogo Ajukan Cerai, Rela Proses Panjang: Izin Kepala Sekolah Dulu

TRIBUNJATIM.COM - Pengajuan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, didominasi kalangan guru. 

Diketahui, 12 PNS Pemkab Ponorogo mengajukan izin cerai. 

Dari angka tersebut, paling banyak PNS guru yang mengajukan gugatan cerai. 

Alasan banyak guru mendominasi angka perceraian di Ponorogo pun jadi sorotan. 

Kepala BKPSDM Ponorogo, Andi Susetyo ungkap alasan banyak PNS guru di lingkungan Pemkab Ponorogo mengajukan gugatan cerai padahal prosesnya tak mudah. 

Baca juga: Nasib Siti KDI Setelah Cerai dari Suami Bule Turkinya, Cici Paramida Ungkap Kabar Anak Siti: Nunggu

Baca juga: Desta Nangis Curhat Merasa Sepi setelah Cerai dari Natasha Rizky, Gading Marten Ngakak: Anak Baru

“Belasan PNS itu mengajukan cerai dan sudah sampai meja BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumberdaya Manusia),” ujar Kepala BKPSDM Ponorogo, Andi Susetyo, Rabu (17/1/2024).

Dia merinci dari 12 PNS di Ponorogo itu, sebagai penggugat ada 8 orang. Sementara ada yang tergugat sebanyak 4 orang.

“Jika ditarik PNS mana? Paling banyak adalah guru. Sedikitnya ada 7 guru yang mengakukan izin cerai. Paling banyak itu karena jumlah guru di Ponorogo saja 7000 an lebih,” katanya.

Menurutnya, bahwa alasannya yang diajukan oleh para PNS tidak signifikan. Dia menjelaskan bahwa alasannya cukup klasik.

“Kurang harmonis dalam kehidupan rumah rangga. Kalau ekonomi mungkin tidak ya.

Kalau masalah orang ketiga atau WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain), kami kurang tahu,” tegasnya.

Baca juga: Okie Agustina Diusir Gunawan Dwi Cahyo setelah Cerai, Kiesha Alvaro Mau Belikan Rumah Baru: Tenang

Andi mengaku bahwa proses perceraian PNS itu cukup panjang. Dimana dimulai ijin perceraian di atasannya. Dalam hal ini jika guru, berarti kepala sekolahnya.

“Baru nanti ke kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Baru kemudian jika di OPD tidak bisa untuk negosiasi ditarik ke BKPSDM,” terang mantan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) ini.

Untuk BKSPDM nanti membentuk tim. Dimana selain dari BKSPDM juga ada dari Inspektorat.

“Jika mentok tidak bisa rujuk ya naik ke bupati,” urai Andi.