Beda Nominal untuk Petugas KPPS Usai Pelantikan Disorot, Ada sampai Rp150 Ribu, KPU Ungkap Alasannya

Snack pelantikan tersebut bahkan disebut anggota KPSS Sleman bak acara kematian, padahal anggaran 15 ribu.

Diketahui acara pelantikan KPPS digelar serentak di Kabupaten Sleman pada Kamis (25/1/2024).

Pelantikan KPPS juga serentak di Jawa Tengah, namun pelantikan KPPS di Sleman viral karena disebabkan oleh snack.

Anggota KPPS menyebut snack tersebut tidak layak, bahkan seperti snack saat acara kematian.

KPU Sleman menyebut, kejadian tersebut berasal dari kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, mengaku tahu hal tersebut pada pukul 07.30 WIB.

Ia juga kaget dengan snack tersebut karena anggaran yang disiapkan untuk pelantikan anggota KPPS yang dilakukan serentak adalah Rp15.000 hingga Rp16.000 per pack.

Menurut dia, perencanaan pengadaan snack pelantikan anggota KPPS ada di sekretariat, selaku kuasa pengguna anggaran.

Ia menjelaskan, awalnya konsumsi pelantikan akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah.

Sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga.

Awalnya semua sudah dikoordinasikan, pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan.

"Setelah final, ternyata fakta di lapangan, konsumsi yang tersedia tidak layak atau konsumsi yang ada tidak memanusiakan."

"Karena dengan anggaran Rp15.000 ini, kok penyediaan konsumsinya hanya seperti itu?" ungkap dia, melansir Kompas.com.

Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama menjelaskan, pihak vendor menyatakan sanggup untuk menyediakan snack seharga Rp15.000.

"Snack seharga Rp15.000, sekitar 24 ribu KPPS dan mereka (vendor) sanggup," ucapnya di hadapan para dukuh dan KPPS, Jumat (26/1/2024).

"Dalam rapat menyatakan sanggup, dia katanya punya titik-titik yang bisa membantu di setiap kapanewon," imbuh Yuyud.

Yuyud mengungkapkan, vendor juga menyatakan siap memfasilitasi transportasi.

Termasuk untuk distribusi snack ke lokasi-lokasi pelantikan KPPS.

"Ternyata di hari-H, bapak ibu menemui sendiri snack itu seharga Rp2.500."

"Kami tahu karena mereka kami panggil, kami pertemukan dengan bapak Jogoboyo seluruh kelurahan, ternyata dia (vendor) menurunkan seharga Rp2.500," tuturnya.

Baca juga: Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui

Dari kejadian ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan vendor tersebut.

"Lalu anggaran untuk bimtek hari ini dan ke depan kami turunkan ke Sekretariat PPK. Ini karena terpaksa dan saya harus menanggung risiko."

"Kalaupun saya akan dicopot jabatan saya oleh KPU RI, akan saya laksanakan," ungkapnya.

"Karena saya demi memikirkan Sleman, saya asli Sleman. Meskipun risikonya saya dicopot, saya turunkan dan hari ini kita ambil uang sekitar Rp600 juta, segera kami turunkan," imbuhnya.

Untuk snack bimtek KPPS, Yuyud menjelaskan, akan difasilitasi oleh Sekretariat PPK.

Sementara itu ia juga menjelaskan bahwa tidak ada uang transport pelantikan.

"(Uang) transport pelantikan memang tidak ada, ini dari KPU RI duitnya adanya hanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok Bimtek ada (uang) transport-nya dapat makan dan snack," bebernya.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa soal snack atau makanan ringan saat pelantikan KPPS di Sleman kemarin sudah diklarifikasi oleh KPU Sleman.

"KPU DIY kemarin sudah klarifikasi ke KPU Sleman terkait kasus itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya kepada kami seperti yang dijelaskan ke media dan masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Shidqi menambahkan, KPU RI juga meminta konfirmasi kepada KPU DIY terkait permasalahan makanan ringan bagi KPPS yang dinilai tak layak tersebut.

"Secara resmi tidak, tapi konfirmasi iya dan kami jelaskan, mengkonfirmasi apa yang terjadi di Sleman," ujarnya.

Ia menjelaskan kepada KPU RI bahwa vendor penyedia makanan ringan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh KPU Sleman.

"Ini akan jadi evaluasi kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memilih vendor," lanjutnya.

Dia menyebut, masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menjadi perhatian KPU DIY.

Menurut dia, KPU Sleman juga sudah memberikan sanksi kepada vendor sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini mengingat sudah ada aturannya tersendiri soal pengadaan.

"Kuasa Pengguna Anggaran akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.