Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Akademisi Kritisi Pemerintahan Jokowi

Sivitas Akademika UI, UGM dan UII Kritik Jokowi dan Demokrasi di Indonesia hingga Respons Presiden

Sivitas akademika UI, UGM, dan UII ramai-ramai mengkritik Jokowi dan demokrasi di Indonesia, begini respons presiden.

Editor: Dwi Prastika
KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY
Warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) gelar deklarasi kebangsaan di Rotunda UI, Depok, Jumat (2/2/2024). 

Sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024).

Melalui petisi itu, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sehari setelah UGM, akademisi kampus UII mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Dalam pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

Lantas, apa kata para sivitas akademika UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi saat ini?

Kata UI, UGM, dan UII soal Kondisi Demokrasi di Indonesia

Berikut Kompas.com merangkum sikap pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar di UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi dan kondisi demokrasi jelang Pilpres 2024:

1. Deklarasi Kebangsaan UI: Singgung Keserakahan atas Nama Pembangunan

Melalui Deklarasi Kebangsaan UI, sivitas akademika UI mengaku terpanggil untuk mengembalikan marwah demokrasi.

Menurut mereka, demokrasi saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.

Perwakilan Guru Besar UI, Prof Harkristuti yang membacakan isi Deklarasi Kebangsaan UI mengaku prihatin atas tergerusnya tatanan demokrasi di Indonesia.

Pihaknya mengaku resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi. 

Selain itu juga membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu. 

Para sivitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," kata Harkristuti. 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved