Sivitas Akademika UI, UGM dan UII Kritik Jokowi dan Demokrasi di Indonesia hingga Respons Presiden

Melalui Deklarasi Kebangsaan, para sivitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka. 

- Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi

- Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil

- Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon

- Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

2. Petisi Bulaksumur UGM: Jokowi Lakukan Penyimpangan Moral Demokrasi

Sementara itu, sebelumnya sivitas akademika UGM membacakan Petisi Bulaksumur terkait situasi demokrasi Indonesia pada Rabu (31/1/2024). 

Petisi Bulaksumur merupakan respons terkait sikap Jokowi yang dinilai mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan presiden kepada salah satu paslon.

Guru Besar Fakultas Psikologi, Prof Koentjoro mengatakan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

”Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” kata Koentjoro, dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Padahal, Jokowi semestinya mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang juga tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”.

Mereka menuntut Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi dan mendesak DPR serta MPR untuk mengambil sikap terkait gejolak politik Indonesia saat ini.