Sivitas Akademika UI, UGM dan UII Kritik Jokowi dan Demokrasi di Indonesia hingga Respons Presiden

TRIBUNJATIM.COM - Pada Pemilu 2024, sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang dilakukan kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Gerakan inipun meluas.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai, publik kesal dengan pemerintahan Jokowi yang dinilai ingin melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya.

"Mereka yang menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim," ujarnya, Sabtu (3/2/2024).

Ia menggambarkan, dalam beberapa hari terakhir, elemen sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia.

"Mereka mengekspresikan kekesalan dengan keberulangan perilaku nir-etika yang dipertontonkan oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya," ujarnya.

"Para sivitas akademika dan elemen masyarakat sipil menyatakan cukup sudah bagi kecurangan pemilu, mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan kekuasaan melalui fasilitas dan anggaran negara, serta intimidasi yang terus menerus dilakukan terhadap pemilih dan aparatur negara demi memenangkan paslon 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi," katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif, petisi, dan seruan yang dikeluarkan oleh lintas universitas se-Indonesia, serta elemen-elemen gerakan masyarakat akar rumput di banyak daerah.

"Kami berharap agar seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk segera melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap dan dukungannya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari rongrongan kekuasaan otoritaritarianisme jilid dua," katanya.

Baca juga: Forum Rektor APTIK Resah Kondisi Hukum dan Demokrasi Jelang Pemilu 2024, Minta Presiden Perangi KKN

UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024).

Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo itu, berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Sikap dari akademisi UI ini menyusul rasa keprihatinan serupa yang sebelumnya diungkapkan akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII). 

Diawali dari UGM

Sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024).

Melalui petisi itu, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sehari setelah UGM, akademisi kampus UII mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Dalam pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

Lantas, apa kata para sivitas akademika UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi saat ini?

Kata UI, UGM, dan UII soal Kondisi Demokrasi di Indonesia

Berikut Kompas.com merangkum sikap pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar di UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi dan kondisi demokrasi jelang Pilpres 2024:

1. Deklarasi Kebangsaan UI: Singgung Keserakahan atas Nama Pembangunan

Melalui Deklarasi Kebangsaan UI, sivitas akademika UI mengaku terpanggil untuk mengembalikan marwah demokrasi.

Menurut mereka, demokrasi saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.

Perwakilan Guru Besar UI, Prof Harkristuti yang membacakan isi Deklarasi Kebangsaan UI mengaku prihatin atas tergerusnya tatanan demokrasi di Indonesia.

Pihaknya mengaku resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi. 

Selain itu juga membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu. 

Para sivitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," kata Harkristuti. 

Melalui Deklarasi Kebangsaan, para sivitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka. 

- Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi

- Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil

- Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon

- Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

2. Petisi Bulaksumur UGM: Jokowi Lakukan Penyimpangan Moral Demokrasi

Sementara itu, sebelumnya sivitas akademika UGM membacakan Petisi Bulaksumur terkait situasi demokrasi Indonesia pada Rabu (31/1/2024). 

Petisi Bulaksumur merupakan respons terkait sikap Jokowi yang dinilai mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan presiden kepada salah satu paslon.

Guru Besar Fakultas Psikologi, Prof Koentjoro mengatakan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

”Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” kata Koentjoro, dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Padahal, Jokowi semestinya mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang juga tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”.

Mereka menuntut Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi dan mendesak DPR serta MPR untuk mengambil sikap terkait gejolak politik Indonesia saat ini.

3. Indonesia Darurat Kenegarawanan UII

Setelah UGM, akademisi UII juga turut menyatakan sikap dan pernyataan yang disampaikan dalam "Indonesia Darurat Kenegarawanan" pada Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor UII, Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Melalui pernyataan tersebut, Prof Fathul menyampaikan, situasi politik di Indonesia kian menunjukkan nihilnya rasa malu terhadap praktik penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.

Dia menyebut, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Akibatnya, demokrasi Indonesia kian mengalami kemunduran.

Pernyataan tersbeut juga menyinggung sikap Jokowi yang dinilai kehilangan sisi kenegarawannya.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ungkapnya, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Indikator utamanya adalah pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Apalagi, pengusungan Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan intervensi politik yang terbukti melanggar etika.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak," kata dia.

Bansos yang diberikan oleh Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik untuk memperkuat dukungan terhadap salah satu paslon capres-cawapres.

Situasi tersebut, menurut Prof Fathul menunjukkan, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Reaksi Istana

Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Presiden Joko Widodo agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Respons Presiden Jokowi

Jokowi tidak banyak komentar menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UI, UGM, dan UII.

Dia menilai tindakan itu adalah bagian dari hak demokrasi yang dimiliki setiap warga.

"Itu hak demokrasi ya,” ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com