Darurat Demokrasi Nasional, PMII Ponorogo Gelar Aksi di Depan Kantor KPU, Minta Tetap Netral

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Belasan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun ke jalan.

Mereka menyerukan darurat demokrasi nasional.

Belasan aktivis ini melakukan aksi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Jalan Soekarno Hatta.

Juga di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan Halim Perdana Kusuma.

Pantauan di lokasi, belasan aktivis membentangkan berbagai spanduk. Ada yang bertulisan “Demokrasi Harga Mati”, KPU dan Bawaslu Rakyat Sedang Melihat Anda Pejuang Keadilan”.

Juga ada spanduk bertuliskan “KPU Bawaslu Wajib Netral”, “Darurat Demokrasi”.

“Ini sebenarnya turunan dari aksi yang ada di Jakarta dua hari yang lalu,” ujar ketua umum PMII Cabang Ponorogo, Hanif Zein, Rabu (7/2/2024).

Sehingga, kata dia, di daerah termasuk di Ponorogo melakukan hal yang sama. Sesuai dengan garis organisasi melakukan konsolidasi.

“PMII (Perhimpunan Mahasiswa Isoam Indonesia) memandang praktik-praktik kekuasaan sudah menggerus nilai-nilai demokrasi,” ungkapnya.

Termasuk, jelas dia, peryataan dari presiden yang blunder. Lantaran, presiden menyebutkan  boleh berkampanye.

“Itu mencederai rasa demokrasi walauoun beralasan konstitusi dan lain sebagainya. Tapi bagi kami itu mencederai pendidikan demokrasi, moral dan etika,”  bebernya.

Sehingga, saat ini hanya bisa meminta agar KPU dan Bawaslu tetap netral. Tidak ikut-ikutan mencederai demokrasi dan bergerak sesuai koridornya.

“Harapan kami Pemilu aman dan damai ,tidak ada polarisasi sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa ada gejolak konflik yang berkepanjangan,” pungkasnya.

Isi lengkap seruan PMII

MENYERUKAN:

1. Kepada seluruh kader dan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk tetap setiap Pada Nilai Dasar Pergerakan serta komitmen Perjuangan untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Serta melakukan program aksi yang berkualitas dengan melakukan penelitian dan pendikusian terkait situasi rakyat yang sedang berkembang, melakukan advokasi di tengah rakyat dan aksi-aksi secara nyata termasuk menjalankan Demonstrasi/Unjuk Rasa Bersama rakyat untuk menyelamatkan negara dari cengkraman tirani.

2. Kami mengajak seluruh pemuda - mahasiswa untuk setia pada Nilai dan Prinsip Perjuangan Mahasiswa dalam Menegakkan Demokrasi, Melindungi Hak Asasi Manusia, dan Memberantas Nepotisme, Kolusi dan Korupsi.

3. Mengajak seluruh kelompok pemuda-mahasiswa untuk mengkonsolidasikan diri dan memperkuat solidaritas antar pemuda - mahasiswa untuk menyelamatkan Demokrasi dan Menolak Segala Bentuk Kecurangan dan Ketidakadilan dalam Proses Pemilu 2024z.

4. Mengajak seluruh rakyat indonesia, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara untuk memeriksa ulang harga-harga kebutuhan kita di pasar-pasar, di warung-warung, di toko-toko apakah benar harganya baik-baik saja atau semakin mahal? memeriksa ulang keberanian kita, apakah kita masih punya keberanian untuk membicarakan ketidakadilan dan ketimpangan atau sudah takut bahkan hanya untuk sekedar berpendapat? apakah kita masih berani berbicara bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, dengan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang? Jika masiih berani, maka bergeraklah.

5. Kami mengajak seluruh elemen rakyat, kader dan anggota PMII, kelompok pemuda-mahasiswa, dan seluruh rakyat indonesia untuk memperhatikan, mengawasi, mencatat dan menyuarakan setiap kecurangan dalam proses pemilu 2024 demi tegaknya Pemilu yang adil dan jujur sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Kami juga MENDESAK:

1. Presiden Joko Widodo besama seluruh jajaran pemerintahan agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengerusakan prinsip-prinsip Demokrasi. Berhenti merusak dan mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden Pimpinan Negara dan Pimpinan Pemerintah.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang, sebagian kelompok, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat.

3. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh rakyat indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi dan represi.

4. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

5. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak diam saja dan segera menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan melalui hak angket atau interpelasi atau menyatakan pendapat terhadap tindakan Presiden yang semakin masif menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak pada salah satu pasangan capres - cawapres yang mana hal tersebut melanggar prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu;

6. Mendesak DPR RI untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara maksimal.

7. Mendesak seluruh Aaparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, hingga Kepala Desa untuk menolak Intervensi Kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024.

8. Mendesak dan Menuntut kepada Seluruh Pejabat Negara untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang ADIL, BERSIH dan PENUH KEJUJURAN tanpa manifulasi dan kecurangan.