Pengakuan Jokowi soal Datangi Hotel Prabowo-Gibran Jelang Coblosan, Pengamat Sentil Nasib Jan Ethes

TRIBUNJATIM.COM - Inilah pengakuan Jokowi soal datangi hotel Prabowo-Gibran jelang coblosan pemilu 2024.

Presiden Jokowi mengurai alasan Jokowi menyambangi hotel tempat Prabowo dan Gibran berkumpul.

Pengamat politik mengkritik langkah Presiden RI Jokowi yang menyambangi Fairmont Hotel, Jakarta Pusat menjadi lokasi kumpulnya pasangan calon (paslon) Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran, Sabtu (10/2/2024) malam.

Meski kedatangan Jokowi diklaim hanya ingin mengantarkan kedua cucunya yakni, Jan Ethes dan Lembah Manah, menemui Gibran Rakabuming Raka, tapi hal itu tetap tidak dibenarkan.

“Memakai alasan mengantar cucu sebagai sebab berkunjung ke lokasi tempat istirahat peserta dan panitia kampanye paslon 02 amat sangat memiriskan."

Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi,” kata pengamat politik Ahmad Fauzi atau Ray Rangkuti pada Minggu (11/2/2024).

“Ini satu alasan yang tidak menggambarkan perlindungan anak terhadap pelibatan mereka dalam kontroversi. Sangat tidak bijak dan tidak patut,” sambung Ray dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

Ray mengatakan, situasi ini seperti mementahkan kembali ucapan Jokowi yang tidak akan kampanye dan akan selalu bersikap netral.

Namun mendatangi tempat istirahat peserta dan panitia kampanye 02 jelas menimbulkan ketimpangan perlakuan dengan capres lainnya.

“Betapapun itu dengan alasan mengantarkan cucu. Pemandangan ini makin merontokan moralitas, adab atau akhlak demokrasi kita,” imbuhnya.

Baca juga: Kode Ayah Rozak Soal Tanggal Pernikahan Ayu Ting Ting & Fardana, Ibunda Bilqis Tak Menyangka

Ray mengatakan, setelah adanya putusan MK, dan DKPP yang menetapkan adanya pelanggaran etik berat dalam putusan yang berhubungan dengan pemilu, keadaban dan moralitas demokrasi makin jauh dari yang semestinya.

Dia mempertanyakan apakah Jokowi l merasa bahwa moralitas demokrasi itu bukan sesuatu yang penting.

“Dan hal ini juga seperti mengabaikan kritikan 100 lebih sivitas akademika yang menyoroti makin merosotnya moralitas demokrasi kira,” imbuhnya.

Diketahui, Jokowi meninggalkan Hotel Fairmont, Jakarta Pusat yang menjadi tempat berkumpul kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Sabtu (10/2/2024) malam.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi keluar dari hotel tersebut berselang 40 menit sejak kedatangannya.

Namun, mantan Wali Kota Solo ini irit bicara ketika ditanya wartawan soal alasannya mendatangi tempat ini bersama cucunya.

“Ya seharian saya momong cucu, malamnya saya anterin ke yang punya anak,” kata Jokowi kepada wartawan, Sabtu (10/2/2024), seperti dikutip TribunJatim.com dari Wartakotalive.com

Jokowi belakangan ini memang tengah menjadi perbincangan lantaran sikapnya yang tampak berpihak pada salah satu paslon.

Ternyata, selama memimpin Indonesia, Jokowi membuat bangsa ini berutang cukup fantastis.

Utang pemerintah terus meningkat selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Namun, kenaikan utang ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara dan rasio pajak yang seharusnya mengikutinya.

Menurut Wakil Rektor Universitas Paradamina, Handi Risza, setiap tahunnya, pertumbuhan utang pemerintah lebih tinggi daripada rasio pajak. 

Baca juga: H-2 Pencoblosan Pemilu 2024, Sampang Jadi Atensi, Polda Jatim Turunkan 5 Peleton Sat Brimob

Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja rasio pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun, meskipun pemerintah telah melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurut catatan Handi, pada saat transisi antara pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014, utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun, setara dengan 24,68 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Namun, pada tahun 2023, utang pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi melonjak menjadi Rp 8.041 triliun, empat kali lipat dari posisi sebelumnya.

Sebagai akibatnya, rasio utang pemerintah pada akhir 2023 mencapai 38,11?ri PDB.

Meskipun posisi ini mengalami penurunan setelah mencapai puncak tertingginya pada tahun 2021 sebesar 41 persen .

Di sisi lain, rasio pajak Indonesia saat transisi pemerintahan pada tahun 2014 adalah 13,1?ri PDB.

Namun, pada akhir 2023, rasio pajak turun menjadi 9,61?ri PDB.

Handi mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan utang dan rasio pajak akan berdampak pada beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, indikator pengelolaan utang pemerintah juga telah melampaui batas yang direkomendasikan.

Contohnya, biaya utang pemerintah pusat yang terus meningkat melebihi penerimaan negara.

Pada tahun 2020, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pemerintah mencapai 42,7 persen , melebihi batas yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 35 % .

Baca juga: 6 Tips Jadi Pemilih Pemula yang Kritis dan Cerdas, Perhatikan Isu-Isu Utama hingga Ingat Rekam Jejak

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara peningkatan utang dan rasio pajak berdampak pada melebarnya defisit anggaran.

Karena utang digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang, ini dapat menyebabkan kebutuhan akan utang baru yang lebih besar lagi.

Dia juga menyoroti proyek-proyek jangka panjang seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan membebani fiskal pemerintah di masa mendatang.

Terlebih lagi, setiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki program-program populis yang membutuhkan dana yang besar.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com