Maksud 'Serangan Dhuha dan Dzuhur' Jelang Coblosan yang Perlu Diwaspadai, Bawaslu: Curang, Laporkan

TRIBUNJATIM.COM - Menjelang hari pencoblosan, indikasi kecurangan politik uang sering kali disoroti.

Adapun kecurangan politik uang ini disebut serangan fajar.

Namun ternyata kecurangan tak hanya serangan fajar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi adanya praktik politik uang di waktu dhuha dan dzuhur.

Lantas apa maksud serangan dhuha dan dzuhur jelang hari pencoblosan tersebut?

Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Muamarullah, mengatakan selain serangan fajar kerawanan terkait politik uang di hari pencoblosan dapat terjadi pada pagi dan siang hari.

"Bahkan, kami mengidentifikasi bukan hanya terkait serangan fajar, tapi ada juga serangan dhuha, di mana itu terjadi saat aktivitas berangkatnya orang dari rumah ke TPS, itu kan pagi, dia dicegat misalnya atau tidak, dimobilisasi atau tidak. 

Itu juga jadi pengawas, karena setiap detil itu kita awasi," ujar Muamarullah, Selasa (13/2/2024), dikutip dari Tribun Jabar.

Baca juga: Dorong Gerobak Isi Meja Kursi TPS, Ketua KPPS Mendadak Ambruk Lalu Meninggal, Penyebab Terungkap

Siang harinya, kata dia, politik uang juga rawan terjadi terhadap pemilik suara yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang dapat mencoblos pada pukul 12.00-13.00, atau satu jam sebelum TPS ditutup.

"Kemudian ada juga serangan dzuhur yang dilakukan siang, terhadap basis pemilih yang sifatnya DPK. 

Jadi, secara umum seluruh aktifitas yang ada kaitannya dengan money politik, kita awasi. 

Pemungutan yang DPK ini juga, kita awasi betul kesesuaian data terkait DPK ini," katanya.

Menurut Amarullah, pengawasannya bakal dilakukan oleh anggota Bawaslu berkolaborasi dengan masyarakat.

Sebab, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh anggota Bawaslu saja. 

Dibutuhkan kolaborasi masyarakat agar pengawasan pemilu ini berjalan.

"Karena personel kita terbatas, di desa cuma punya satu orang, di TPS juga punya satu orang, maka tidak lain pilihannya berkolaborasi dengan masyarakat," katanya.

Pihaknya berharap partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu ini dapat berjalan dan masyarakat berani melaporkan setiap kejadian yang dianggap melanggar kepada petugas Bawaslu diseluruh jajaran.

"Jika ada indikasi kecurangan, mohon segera dilaporkan agar kami bisa melakukan tindakan," katanya.

Di sisi lain, isi ransel polisi saat bertugas amankan pemilu ini viral di media sosial.

Sebanyak 684 personel Polres Ponorogo dipersiapkan untuk mengamankan Pemilu 2024.

Baca juga: LINK Quick Count Pilpres 2024 untuk Pantau Suara Anies Vs Prabowo Vs Ganjar 14 Februari 2024

Ratusan polisi tersebut rupanya dibekali dengan sebuah tas ransel.

Lantas apa saja isi tas ransel para polisi saat bertugas amankan Pemilu 2024?

Seorang anggota Polres Ponorogo, Aiptu Nanang memperlihatkan isi tas ranselnya.

"Jangan bayangkan isinya senjata api, granat atau benda-benda seram lainnya.

“Ada tongkat, ada borgol juga,” ujar salah satu anggota Polres Ponorogo, Aiptu Nanang.

Kemudian Anang mengeluarkan barang-barang lain.

Ternyata di dalam tas ranselnya ada rompi,jas hujan, pakaian pribadi dan alat ibadah.

"Pokoknya semua barang pribadi juga ada.

Biar tidak bingung saat pengamanan,” ungkapnya.

Baca juga: Lusa Coblosan Pemilu 2024, ini Lokasi TPS Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud dan Jokowi

Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo menerangkan, isi ransel macam-macam.

Namun yang pasti adalah borgol dan tongkat yang melekat.

“Isinya macam-macam. Ada borgol dan tongkat. Memang tidak ada yang rawan tapi kita tidak boleh meremehkan,” ungkap Anton.

Tidak hanya itu, ada rompi, jas hujan, pakaian pribadi dan alat ibadah.

Untuk jas hujan memang disiapkan, karena memang musim hujan.

“Petugas harus siap apapun yang terjadi. Mereka akan melakukan pengamanan TPS mulai 13 Februari sampai 15 Februari,” pungkasnya.

Tercatat ada 684 personel yang akan bertugas mengamankan sebanyak 2.893 TPS pada pencoblosan, Rabu (14/2/2024) nanti.

“Ponorogo ada 2.893 TPS. Nanti akan diamankan oleh 684 personel Polres Ponorogo,” ujar Anton.

Pola pengaman yang diterapkan ada dua skema.

Skema pertama diterapkan di 48 TPS yang berada pada remote area atau wilayah terpencil atau terjauh.

“Pola pengamanannya 2-6-12. Artinya 2 personel menjaga 6 TPS dan ada 12 linmas,” ungkap mantan Kapolres Madiun ini.

Sementara, ribuan TPS lainnya dijaga dengan kedua yaitu 2-12-24, artinya adalah 2 personel, 12 TPS dan 24 linmas.

“Kami terapkan pola-pola itu berdasarkan kerawanan dari masing-masing TPS,” bebernya.

Menurutnya, tidak ada TPS di Ponorogo yang masuk kategori rawan.

Namun demikian, kapolres menyebutkan bahwa pihaknya tidak boleh meremehkan situasi.

Anton juga menekankan beberapa hal kepada anggota yaitu larangan bagi anggota pengamanan TPS dan tugas yang harus dilakukan anggota.

“Contohnya petugas pengamanan dilarang masuk ke area. Petugas pengamanan TPS juga dilarang foto dan dokumentasi dan publikasi hasil pemungutan suara,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com