Investasi Harus Meningkat di Tahun 2024, DPRD Jatim Dorong Pemprov Agresif Jemput Bola

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi C DPRD Jawa Timur hingga saat ini belum menerima keluhan apapun urusan perizinan dan semacamnya, dari para investor yang ingin berinvestasi di Jawa Timur.

Hanya saja, legislator mendorong peningkatan upaya dari pemprov untuk menjemput bola agar realisasi investasi di Jawa Timur terus meningkat. 

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menegaskan, sesuai norma, perizinan harus memudahkan.

"Tapi menurut penilaian saya pribadi, memang yang harus ditingkatkan adalah agresivitas pemprov," kata Yudha, saat dihubungi dari Surabaya, Rabu (21/2/2024). 

Agresivitas yang dimaksud adalah sinergi kuat internal organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jatim.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang punya kewenangan soal aset, harus meningkatkan kinerja.

Aset tidur yang belum difungsikan dengan baik saat ini berjumlah ribuan di Jawa Timur. Saat ini, upaya sertifikasi aset terus berjalan. 

Untuk mempercepat itu, Yudha sependapat jika BPKAD menggelontor anggaran sebagai bentuk keseriusan mempercepat upaya tersebut.

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jawa Timur dalam pemasarannya harus juga menggandeng Bank Jatim atau Bank UMKM dari sisi permodalan. 

Baca juga: Suhu Politik Pasca Pemilu 2024 Mereda, Investasi di Jatim Diprediksi Tumbuh pada Semester Kedua

Hal ini dinilai Yudha belum cukup agresif dilakukan pemprov untuk menjemput bola agar investasi di Jawa Timur meningkat signifkan.

Dalam berbagai kesempatan, politisi Partai Golkar itu mendorong agar upaya ini terus digencarkan.

"Itu yang menurut saya masih kurang agresif," jelasnya. 

Dalam kacamata Yudha, sebetulnya potensi untuk meningkatkan tren investasi di Jawa Timur terbuka lebar. Sebagai contoh, dengan mengumpulkan Kadin di Jawa Timur saja, kemudian bergeser ke Jawa Tengah bisa jadi membuka keran investasi.

Belum lagi jika pemasaran dilakukan di daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Seperti Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur.