Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemilu 2024

Sirekap Disorot, ICW Singgung KPU RI Soal Keterbukaan Pendanaan Sirekap: Harusnya Dipublikasikan

Menurut ICW, jika benar terbuka dan transparan, KPU RI tak akan menutup informasi yang disediakan untuk publik.

Editor: Torik Aqua
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Gedung KPU RI di Jakarta 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - KPU RI disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai transparansi soal Pemilu 2024.

Menurut ICW, jika benar terbuka dan transparan, KPU RI tak akan menutup informasi yang disediakan untuk publik.

ICW menyorot soal pendanaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang digunakan untuk membantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Dalam hal ini ICW melihat soal pendanaan.

Baca juga: ICW Umumkan 12 Nama Mantan Terpidana Korupsi yang Jadi Caleg, Lihat Daftar Lengkapnya di Sini!

"Kalau semangat keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apapun harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi," ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Sirekap saat ini masih jadi sorotan dalam tahapan pemilu sebab banyaknya kesalahan oleh kerja sistem itu, khususnya saat mengkonversikan dokumen formulir C hasil.

Sehingga berakibat terjadinya penggelembungan suara.

Kesalahan Sirekap itu disebut Egi mengakibatkan munculnya dugaan dari masyarakat terhadap kecurangan yang dilakukan oleh KPU.

"Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat sirekap. Tapi KPU tidak memberikan informasi terkait itu. Itu kan ironis sebetulnya," ungkapnya.

"Harus apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap mau anggaran mau pengadaannya itu harusnya diberikan oleh KPU, tidak ditutup-tutupi," tambahnya.

Egi berujar anggaran terhadap Sirekap berasal dari pajak yang dibayar oleh warga negara.

Sehingga jumlah nominal angka untuk membuat Sirekap merupakan Informasi terbuka.

Pihak ICW menduga anggaran untuk Sirekap tidak kecil.

Lalu, jika Sirekap benar dimodali dengan angka yang fantastis, pihaknya justru kian bertanya-tanya kenapa sistem itu masih mengalami galat dan banyak kesalahan serta berdampak kekisruhan di ranah publik.

"Jadi kami juga ingin memeriksa anggarannya berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak?", pungkas Egi.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved