Sirekap Disorot, ICW Singgung KPU RI Soal Keterbukaan Pendanaan Sirekap: Harusnya Dipublikasikan

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - KPU RI disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai transparansi soal Pemilu 2024.

Menurut ICW, jika benar terbuka dan transparan, KPU RI tak akan menutup informasi yang disediakan untuk publik.

ICW menyorot soal pendanaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang digunakan untuk membantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Dalam hal ini ICW melihat soal pendanaan.

Baca juga: ICW Umumkan 12 Nama Mantan Terpidana Korupsi yang Jadi Caleg, Lihat Daftar Lengkapnya di Sini!

"Kalau semangat keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apapun harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi," ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Sirekap saat ini masih jadi sorotan dalam tahapan pemilu sebab banyaknya kesalahan oleh kerja sistem itu, khususnya saat mengkonversikan dokumen formulir C hasil.

Sehingga berakibat terjadinya penggelembungan suara.

Kesalahan Sirekap itu disebut Egi mengakibatkan munculnya dugaan dari masyarakat terhadap kecurangan yang dilakukan oleh KPU.

"Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat sirekap. Tapi KPU tidak memberikan informasi terkait itu. Itu kan ironis sebetulnya," ungkapnya.

"Harus apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap mau anggaran mau pengadaannya itu harusnya diberikan oleh KPU, tidak ditutup-tutupi," tambahnya.

Egi berujar anggaran terhadap Sirekap berasal dari pajak yang dibayar oleh warga negara.

Sehingga jumlah nominal angka untuk membuat Sirekap merupakan Informasi terbuka.

Pihak ICW menduga anggaran untuk Sirekap tidak kecil.

Lalu, jika Sirekap benar dimodali dengan angka yang fantastis, pihaknya justru kian bertanya-tanya kenapa sistem itu masih mengalami galat dan banyak kesalahan serta berdampak kekisruhan di ranah publik.

"Jadi kami juga ingin memeriksa anggarannya berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak?", pungkas Egi.

Sementara itu, di Kabupaten Gresik data penghitungan suara antara C1 dengan aplikasi Sirekap milik KPU terdapat perbedaan data yang mencolok.

Jumlah suara untuk salah satu pasangan calon Presiden lebih banyak dari jumlah pengguna hak pilih.

Hal ini ramai menjadi perbincangan pengguna media sosial X. Ketidaksesuaian antara C1 dengan Sirekap dapat dilihat dari hasil penelusuran melalui situs pemilu2024kpugoid, yang digunakan untuk memantau penghitungan suara di tingkat real TPS (real count).

Perbedaan hasil ini banyak didapati di TPS wilayah Gresik selatan. Ramai beredar di media sosial, di TPS 002, Desa Bengkelo Lor, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Baca juga: TPS Bobby Nasution Menantu Presiden Jokowi Lakukan Penghitungan Suara Ulang, Ini Penyebabnya

Jumlah suara dalam Sirekap menunjukan, pasangan Anies - Muhaimin mendapat 7 suara. Prabowo - Gibran mendapat 453 suara dan Ganjar Mahfud mendapat 50 suara. Sangat berbeda jauh dari data form C1 TPS tersebut menunjukan, jumlah suara Anis-Muhaimin mendapat 7 suara. Prabowo - Gibran mendapat 153 suara dan Ganjar Mahfud mendapat 50 suara.

Bergeser ke wilayah Wringinanom. Di TPS 012, Desa Pasinanlemahputih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Data sirekap di TPS tersebut menunjukan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 230 orang. Hasil pilpres di TPS tersebut, jumlah suara dalam Sirekap menunjukan Anies - Muhaimin mendapat 7 suara,  Prabowo - Gibran mendapat 646 suara dan Ganjar - Mahfud mendapat 29 suara.

Padahal dari data form C1 TPS tersebut menunjukan, jumlah suara Anis-Muhaimin mendapat 17 suara. Prabowo - Gibran mendapat 182 suara dan Ganjar Mahfud mendapat 29 suara.

Bergeser ke TPS 010 Watestanjung, Wringinanom, pasangan Prabowo - Gibran yang di TPS mendapat 181 suara diinput menjadi 441 suara.

Baca juga: Kendala Pemilu 2024 di Gresik, Surat Suara Kurang sampai Keliru Coblos, Bawaslu Imbau Waspada Hujan

Di TPS 011 Mojotengah, Menganti, Gresik, suara Prabowo - Gibran diinput sebanyak 430 suara, padahal hanya 130 suara.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Gresik, Abdul Alam menyampaikan kemungkinan terjadinya perbedaan hasil suara yang berbeda dari beberapa hal. Pertama, penulisan angka digital itu kurang sempurna.

"Bisa karena kurang pekat, bisa juga ketika menulis agak goyang dan bisa jadi saat dipindai, cahayanya kurang. Sehingga angka yang terbaca itu bisa berbeda dengan hasil perhitungan," ujarnya, Kamis (15/2/2024).

Cara kerja Sirekap, lanjut Alam, yakni  dengan membaca angka digital yang tertulis pada C1 Pleno. Dari hasil C1 tersebut, KPPS akan menggunakan scan untuk memindai angkat tersebut yang kemudian di input secara otomatis ke Sirekap.

"Iya, angka yang masuk ke rekap itu, bukan inputan KPPS. Angka masuk masuk itu, hasil pindai C hasil pleno itu. Jadi C hasil itu dipindai menggunakan (scan). Kemudian secara otomatis, Sirekap membaca angka digital di C itu dan terinput ke Sirekap," bebernya.

Dikatakannya, KPPS tidak punya kewenangan untuk melakukan perbaikan ketika ada perhitungan yang keliru dalam Sirekap. Siapa yang bisa melakukan perbaikan pada data di Sirekap, kata Alam, adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

"Kenapa demikian, karena agar KPPS tidak bisa merekayasa atau memanipulasi hasil pemungutan suara," terangnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Gresik, Habiburrahman mengatakan, yang jelas situs KPU atau aplikasi sirekap KPU saat ini tidak bisa dijadikan acuan, mengingat rekapitulasi di tingkat kecamatan belum dimulai.

"Apabila terjadi selisih antara sirekap KPU dengan hasil ditingkat TPS harus diperbaiki saat rekap ditingkat kecamatan. Hasil sanding data Bawaslu tidak segitu. Besok akan kita perketat saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saat ini kita juga masih berproses mengecek kesesuaian hasil penghitungan di TPS," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya