Massa Aksi Mayoritas Emak-emak Acungi Jempol KPU dan Bawaslu, Berhasil Sukseskan Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan orang massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi (APD) Jatim, melakukan aksi damai Jatim di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Jalan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jumat (1/3/2024) siang. 

Peserta aksi yang juga diikuti dari kalangan emak-emak itu tampak membentangkan spanduk berbahan kertas karton bertuliskan berbagai kalimat apresiasi terhadap KPU. 

Seperti 'Thanks for KPU'. Kemudian, ada juga yang menuliskan 'terima kasih KPU & Bawaslu telah menciptakan pemilu jujur & adil, demokrasi sehat'. 

Koordinator lapangan (Korlap) Satria Arsiza mengatakan, massa aksi yang dikomandoibya itu sengaja menggelar aksi tersebut dalam rangka mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu; KPU, Bawaslu dan KPPS yang telah melaksanakan Pemilu 2024 secara baik, jujur dan adil. 

Dalam aksinya itu, pihaknya juga sekaligus mengecam para oknum atau pihak-pihak yang menolak hasil pemilu dan menciptakan narasi informasi di media sosial yang cenderung mendiskreditkan peran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara. 

Baca juga: Puluhan Ulama Datangi Kantor DPRD Jatim Tolak Hasil Pemilu, Minta Coblosan Ulang dan Bubarkan KPU

"Kami datang kesini yang pertama di sini saya tegaskan kami mengecam tindakan oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab dan menolak hasil pemilu," ujarnya pada awak media di lokasi, Jumat (1/3/2024). 

Padahal, menurut Satria Arsiza, hasil pemungutan suara tersebut berasal dari suara dan aspirasi hak politik masing-masing warga negara atau masyarakat. 

Bahkan, pihak petugas KPU dan Bawaslu sudah berupaya memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara baik. 

"Pada hari ini patut kita ketahui hasil pemilu ini kan rakyat yang mencoblos rakyat yang memilih dan penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya mengawal hasil-hasil tersebut dengan baik," jelasnya. 

Teruntuk pihak kontestasi dan partisipan Pemilu yang sudah mengetahui suaranya kalah dibandingkan dengan lawan kontestan yang lain, diharapkan bersikap legawa, berbesar hati, dan dewasa. 

"Tadi saya sampaikan pada prinsipnya kita berpolitik itu harus siap menang dan siap kalah, apabila kita tidak siap menang dan tidak siap kalah dan 'baper' dari hasil yang telah kita capai, maka jangan berpolitik," katanya. 

Satria menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih berusaha memberikan narasi negatif terhadap KPU dan Bawaslu.

Pasalnya, pihak penyelenggara pemilu sudah melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Kita kasihan dengan kawan-kawan KPPS dengan kawan-kawan PPS dengan kawan-kawan PPK dan KPU. Mereka telah menyelenggarakan pemilu sebaik mungkin cuman kan orang tidak percaya ayolah kita hargai hasil ini," katanya. 

"Ayo kita hormati hasil dari KPU Bawaslu seperti itu makanya kita rawat ini untuk menjadi Indonesia emas 2025," tambahnya. 

Satria berharap, pelaksanaan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, bisa dijadikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu yang baik. 

"Kedepannya sama-sama kita bangun Indonesia untuk Indonesia dan makmur yang Tuhan yang maha kuasa sekian dari saya terima kasih," pungkasnya. 

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebanyak 59,8 persen masyarakat meyakini bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. 

Sementara, 34,8 persen publik menilai ada campur tangan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Data ini merujuk pada temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Perinciannya, 18,6 persen responden sangat percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 41,2 persen cukup percaya.

Namun, ada 27,4 persen responden yang kurang percaya pemerintah tak 'cawe-cawe' penyelenggaraan Pemilu 2024, bahkan 7,4 persen tidak percaya sama sekali. Sementara, 5,4 persen responden tidak tahu/ tidak jawab.

"Hampir 60 persen yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah. Sekitar 35 persen pemilih yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini besar," ujar Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo, dalam konferensi pers daring, di Jakarta, pada Rabu (28/2/2024).

Dilihat dari basis pemilih, responden yang kurang percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah paling banyak berasal dari pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sebanyak 45,8 persen pendukung Anies-Muhaimin kurang percaya, sedangkan 50,3 persen percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah.

Sementara, dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 57,5 persen responden percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 37,1 persen kurang percaya.

Kepercayaan terbesar datang dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Angkanya, 67,1 persen percaya Pemilu 2024 tak diintervensi pemerintah, sedangkan 28,4 persen kurang percaya.

Dari basis pemilih partai politik, pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling banyak tidak percaya, yakni 48,5 persen. Pendukung PKS yang percaya Pemilu 2024 tak melibatkan campur tangan pemerintah hanya 47,5 persen.

Sementara, kepercayaan tertinggi berasal dari pendukung Partai Amanat Nasional (PAN), di mana 70 persen pendukungnya percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Hanya 26,2 persen pendukung PAN yang tidak percaya.

"Kelompok yang kurang percaya terutama dari basis Anies-Muhaimin dan PKS," kata Hendro.

Hendro menilai, jumlah responden yang tidak percaya Pemilu 2024 bebas diintervensi pemerintah cukup besar. 

Oleh karenanya, ada baiknya jika pemerintah dan penyelenggara pemilu menjawab temuan ini.

"Ini perlu diatasi KPU, Bawaslu, dan pemerintah sendiri mungkin juga perlu memberikan respons terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak intervensi ini cukup besar," tuturnya.

Adapun survei digelar pada 18-20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Diperkirakan, margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di lain sisi, dikutip dari Kompas.com, KPU tengah melakukan penghitungan suara secara langsung (real count) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan data terakhir yang diperbarui oleh KPU di situs pemilu2024.kpu.go.id, hingga 29 Februari 2024 pukul 08.00 WIB.

Jumlah suara berasal dari 640.414 tempat pemungutan suara (TPS) atau 77,79 persen dari total 823.236 TPS di Indonesia dan luar negeri.

Berikut hasil perolehan suara sementara untuk masing-masing pasangan nomor (paslon) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres):

1) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 31.374.782 suara atau 24,49 persen

2) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 75.370.986 suara atau 58,83 persen

3) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 21.371.294 suara atau 16,68 persen.

Dengan jumlah suara tersebut, paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin unggul sementara di 2 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 20 persen di 19 provinsi.

Adapun pasangan Prabowo-Gibran mendapat suara terbanyak di 36 provinsi plus luar negeri dan meraih lebih dari 20 persen suara di 38 provinsi.

Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud belum unggul di provinsi mana pun dan mengoleksi lebih dari 20 persen suara di 8 provinsi.

Hasil real count KPU ini belum merupakan hasil akhir. KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (14/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Sementara itu, penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).