Suaranya Melejit, PSI Minta Semua Tak Buru-buru Menuduh Curang, Sebut Suara Mereka yang Dirugikan

TRIBUNJATIM.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) minta agar dugaan penggelembungan suara PSI di Pemilu 2024 tak buru-buru dituduhkan.

Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo meminta agar semua pihak tak buru-buru dengan tuduhan tersebut.

Hal itu sekaligus merespon soal Ketua Majelis Perimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) yang menyebutkan adanya operasi penggerakan aparat untuk memenangkan PSI hingga pengalihan suara tidak sah ke PSI.

Tak hanya itu, sejumlah pengamat juga bertanya soal peningkatan suara PSI dalam waktu singkat.

Baca juga: Respon Singkat Presiden Jokowi Soal Suara PSI di Pemilu 2024 yang Melonjak Tinggi dalam Tiga Hari

"Sebaiknya tidak terburu-buru untuk menuduh curang," ujar Ariyo saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Ariyo menjelaskan, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi real count.

Dia lantas meminta orang-orang yang menuduh PSI curang untuk membuktikan kecurangan tersebut.

"Setiap yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Actori in cumbit probatio," tuturnya.

Menurut Ariyo, PSI saat ini masih fokus melakukan pengawalan suara di lapangan.

Ariyo mengatakan, PSI justru menemukan hal-hal yang malah merugikan suara mereka.

"Beberapa temuan di lapangan justru merugikan suara PSI dan seketika teman-teman yang bertugas minta koreksi dari penyelenggara," kata Ariyo.

Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo yakin Romahurmuziy tidak menuduh PSI melakukan kecurangan, karena PSI dan PPP sama-sama peserta pemilu.

Sigit menyebut, perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Rommy, siapa yang dituduh melakukan kecurangan itu agar lebih jelas.

"Kalau PPP menemukan ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan saja ke Bawaslu yang berwenang menerima aduan tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu," jelas Sigit.

"Namun saya kira menganggap PSI tidak bisa masuk ke Senayan merupakan penggiringan opini publik yang tidak sehat. Semua partai politik peserta pemilu punya peluang masuk ke Senayan jika hasil resmi penghitungan suara KPU melewati ambang batas parlemen 4 persen KPU," sambungnya.

Untuk itu, Sigit berharap semua pihak menghentikan narasi yang menyesatkan.

Dia meminta semua pihak menunggu bersama hasil resmi penghitungan suara manual KPU.

2 modus untuk loloskan PSI versi PPP

Sebelumnya Romahurmuziy menyebutkan, terdapat dua modus untuk meloloskan PSI ke Senayan.

Adapun PSI sedang menjadi sorotan karena perolehan suara hasil pemilunya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

“(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Gus Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu ia telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat.

Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa.

“20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” ujarnya.

Operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat (Ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri.

Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” jelas Gus Romi.

Mustahil naik drastis

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap.

Pernyataan itu Ujang sampaikan saat dimintai tanggapan menyangkut melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ujang mengatakan, sejumlah politisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengutarakan kecurigaannya terhadap anomali kenaikan suara PSI.

“Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Menurut Ujang, jika memang benar terdapat operasi untuk mengalihkan suara hasil pemilu maka demokrasi terancam.

Sebab, suara masyarakat dalam pesta demokrasi dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu.

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” tutur Ujang.

Akademisi tersebut mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan.

Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu.

“Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu,” tuturnya.

Respon Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon soal perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak.

Diketahui perolehan suara PSI seketika naik dalam kurun waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pada momen itu, Jokowi tampak irit bicara.

Jokowi juga menyerahkan agar menanyakan ke partai.

Baca juga: Respon Jokowi yang Diisukan Gabung Golkar, Tak Lagi di PDIP? Beri Jawaban Santai: Tiap Hari

Ia mengatakan hal itu lebih baik ditanyakan langsung ke partai yang bersangkutan, dalam hal ini PSI. 

"Itu urusan partai. Tanyakan ke partai," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Presiden Jokowi juga mempersilakan seluruh pihak untuk bertanya langsung kepada KPU terkait urusan perolehan suara pemilu. 

"Tanyakan ke KPU," kata Jokowi singkat. 

Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU RI dari 29 Februari-2 Maret 2024.

Lonjakan suara itu tercatat dalam laman sistem resmi rekapitulasi KPU di situs https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Mulanya, PSI mendapatkan suara 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB. 

Namun suara itu kemudian melonjak menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.

Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.

Hingga berita ini ditulis, Senin (4/3/2024) pukul 11.15 WIB, PSI memperoleh 2.404.228 suara atau 3,13 persen.

Sementara itu, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, sebelumnya mengatakan pemerintah seharusnya bertanggung jawab terkait anomali suara PSI ini. 

Terlebih, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo.

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab, walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin anak presiden," ujar Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024). 

Anies mengingatkan, jangan sampai ada noda di pemilu ini. 

"Jangan sampai ini membuat cacat Pemilunya, kalau Pemilu cacat yang cacat semua," ujarnya. 

Kata KPU 

Anggota KPU, Idham Kholik, mengatakan dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2024 ini, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat.

"Pelaksanan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak," kata Idham di Kantor KPU RI, Minggu (3/3/2024).

Idham mengatakan, pihak yang termasuk dilibatkan yakni masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Tak hanya KPPS, Idham juga menyebut, dalam Pemilu 2024 ini pihaknya melibatkan para saksi dari partai politik maupun dari pasangan capres-cawapres.

Menurutnya, keseluruhan dari pihak yang bertugas itu memiliki keterbukaan dan kebebasan sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi.

"Kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan," kata Idham.

Dalam agenda pemungutan suara hingga proses rekapitulasi suara, kata Idham, KPU juga tidak bekerja sendirian melainkan melibatkan Bawaslu.

Bawaslu dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap jalannya proses tahapan pemilu.

Sebelumnya, Idham mengatakan perolehan suara peserta pemilu yang disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, yang saat ini masih berproses.

"Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat kabupaten/kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan)," ujarnya, Sabtu (3/3/2024).. 

Usai direkapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Idham menjelaskan, nantinya rekapitulasi dilakukan di tingkat KPU Provinsi.

"Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU RI dan Undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara," jelasnya.

Idham menilai, kenaikan perolehan suara dalam real count KPU adalah hal yang wajar, karena dialami oleh semua partai politik.

Hal ini sejalan dengan data yang masuk dan diinput melalui aplikasi Sirekap.

Kompas.com

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com