Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pencabulan Santriwati di Trenggalek

Reaksi Tegas Bupati Mas Ipin Tanggapi Kasus Pencabulan Santriwati di Trenggalek: Berpihak ke Korban

Sikapi Kasus Pencabulan Santriwati di Trenggalek, Bupati Mas Ipin Pastikan Korban Dapat Pendampingan

tribunjatim.com/Sofyan Arif Candra
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) komentari kasus kasus pencabulan oleh kiai dan anaknya di Trenggalek, Jumat (15/3/2024). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek menaruh perhatian besar pada kasus pencabulan santriwati yang terjadi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin memastikan korban akan mendapatkan pendampingan selama pengusutan dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren dan putranya itu.

"Pemkab bersama kepolisian berpihak kepada korban, dan kita akan menegakkan keadilan setegak-tegaknya apalagi ini kasusnya kekerasan seksual," kata Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, Jumat (15/3/2024).

Mas Ipin mengaku, kasus tersebut sudah diobservasi oleh Pemkab Trenggalek melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih dari sebulan.

Dalam melakukan observasi tersebut petugas melakukannya dengan hati-hati dalam mendekati korban dan keluarganya agar tidak ada upaya pembungkaman terhadap korban dari pihak-pihak lain.

Baca juga: Korban Pencabulan Kiai dan Anaknya di Trenggalek Alami Trauma, Korban Sampai Minta Pindah Sekolah

Baca juga: Siasat Licik Kiai di Trenggalek dan Putranya Cabuli Belasan Santri Putri, Polisi Bakal Panggil Saksi

"Karena ada korban yang malu untuk lapor, jadi kita kumpulkan bukti - bukti terlebih dahulu, lalu lapor ke kepolisian," lanjutnya.

Menurut Mas Ipin, tidak ada yang salah dengan pendidikan pondok pesantren apalagi di Trenggalek sudah deklarasi diri sebagai pesantren ramah anak dengan menggandeng UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) (Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa).

"Ini murni salah oknum person di dalamnya, kedepan kita akan lakukan assessment secara acak, kita tanya apakah di sekolah mengalami perundungan atau tidak, ada kekerasan atau tidak," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Dengan begitu skrining lebih awal bisa dilakukan jika memang terjadi perundungan atau kekerasan tanpa menunggu adanya laporan dari korban.

"Kita tugaskan Dinsos dan dinas pendidikan untuk melakukan semacam survei bagaimana pengalamannya di lembaga pendidikan tersebut," pungkasnya

Baca juga: Kiai Ponpes di Trenggalek & Putranya Resmi Ditetapkan Tersangka Pencabulan Santriwati, Ada 10 Korban

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved