Gaji UMR Dinilai Tak Cukupi Kebutuhan, Buruh Trenggalek Minta Pemerintah Beri Pelatihan Keterampilan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek didorong untuk lebih memperhatikan nasib buruh.

Hal tersebut disuarakan sejumlah buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di Pasar Pon Trenggalek, Rabu (1/5/2024).

Seorang buruh pabrik rokok di Kabupaten Trenggalek, Sukaji menuturkan, selama ini buruh hanya mendapatkan gaji sesuai dengan UMK Trenggalek yakni Rp 2.270.573. 

Besaran tersebut dinilai Sukaji belum mencukupi kebutuhan hidup para buruh.

Untuk itu, para buruh juga meminta agar pemerintah dapat memberikan pelatihan peningkatan skill sesuai keterampilan buruh, sehingga bisa mencari tambahan penghasilan dari luar pabrik.

"Selama ini kami tidak pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Kami berharap pemerintah bisa memberikan pelatihan sesuai bidang pekerjaan kami," kata Sukaji, Rabu (1/5/2024).

Selain itu, Sukaji juga meminta BLT DBHCHT (Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dari pemerintah diberikan tidak hanya tiga kali dalam setahun seperti saat ini.

Baca juga: Hari Buruh 2024: 20 Ribu Buruh Bakal Kepung Kantor Gubernur Jatim, Frontage A Yani Jadi Titik Kumpul

Dengan besaran Rp 300 ribu sekali pencairan, sedikit banyak BLT DBHCHT bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari.

"Selain BLT DBHCHT kami tidak mendapatkan tunjangan lain. Maka dari itu, kami berharap BLT DBHCHT bisa diberikan selama 1 tahun," ucap Sukaji.

Lebih lanjut, peringatan Hari Buruh Internasional di Pasar Pon Kabupaten Trenggalek dinilai tak sesuai dengan kondisi dan semangat buruh saat ini.

Dibandingkan mewadahi aspirasi buruh, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengemas May Day dalam bentuk senam, pengecekan kesehatan, donor darah dan sarasehan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto menuturkan, Pemkab Trenggalek telah menekankan kepada seluruh perusahaan agar menjamin kesehatan dan kesejahteraan sosial buruh dengan mendaftarkannya ke peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hal ini terus disosialisasikan Pemkab Trenggalek karena memang belum semua buruh dicover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Sesuai data memang belum semua, tapi mayoritas buruh sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial," pungkasnya.