DPRD Jawa Timur Tawarkan Solusi Alternatif Atasi Masalah Klasik Sistem Zonasi PPDB

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur menaruh perhatian pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024.

Dalam menghadapi masalah klasik sistem zonasi, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mendorong penguatan kualitas sekolah swasta sebagai solusi alternatif belum meratanya jumlah sekolah negeri. 

Sedianya sistem zonasi memang menginginkan agar terjadi pemerataan pendidikan.

Namun, jumlah sekolah negeri di lapangan saat ini belum sepenuhnya merata.

Ketimbang membangun sekolah baru yang butuh anggaran besar, Hikmah Bafaqih mendorong pemerintah andil dalam upaya penguatan lembaga pendidikan swasta yang sudah ada. 

"Yaitu pengembangan untuk memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik, dan bisa menjadi lembaga pendidikan terstandar yang bisa mendidik anak-anak kita," kata Hikmah Bafaqih saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Jumat (3/5/2024). 

Persoalan sistem zonasi ini nyaris menjadi masalah klasik dan kerap disampaikan kepada dewan sebagai wakil rakyat.

Banyak yang sambat lantaran tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut Hikmah, sesuai fungsinya, antara sekolah negeri dan swasta sebetulnya sama-sama penting sebagai lembaga pendidikan. 

Baca juga: Pendaftaran PPDB 2024 SD dan SMP di Blitar Dilaksanakan Serentak dengan Sekolah di Bawah Kemenag

Pemerintah diminta terus melakukan edukasi kepada masyarakat, bahwa pendidikan swasta tidak masalah asalkan berkualitas.

Sementara di lapangan, diakui Hikmah, banyak sekolah swasta butuh bantuan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan. 

Sehingga, Hikmah pun mendorong agar upaya penguatan dilakukan sebagai alternatif belum meratanya jumlah sekolah negeri, termasuk di kawasan perkotaan.

Hikmah menyadari ada keterbatasan anggaran pemprov untuk menyentuh sekolah swasta. 

"Tapi kan ada respons-respons lain yang juga bisa diberikan pembinaan, pengawasan, koordinasi, pelatihan peningkatan kompetensi. Upaya itu sebetulnya tidak butuh biaya banyak," ujar Hikmah yang merupakan politisi PKB tersebut.