Ngantor di Kelurahan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tinjau Pembuatan Adminduk: 1 Hari Harus Selesai

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memulai kembali berkantor di kantor kecamatan, Senin (6/5/2024).

Titik pertama yang menjadi lokasi berkantornya adalah Kantor Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Di tempat ini, Eri Cahyadi meninjau sejumlah pelayanan petugas kepada masyarakat. Di antaranya, tentang pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, pindah masuk/keluar, hingga berbagai pengurusan lainnya.

Pria yang akrab disapa Cak Eri ini juga menyempatkan untuk berdialog dengan warga. Termasuk, menyampaikan sejumlah solusi kepada masyarakat maupun petugas secara langsung.

Berdasarkan pantauan maupun perbincangan dengan warga, ada sejumlah masalah pengurusan adminduk yang biasanya dialami warga. Seperti kepastian lama kepengurusan dokumen, tumpang tindih persyaratan, hingga sistem koordinasi antar instansi.

"Temuan ini sebenarnya tidak signifikan, tapi (meminta) keberanian teman-teman (petugas) untuk memberikan solusi sehingga bisa cepat selesai. Sebab, sudah saya instruksikan, pelayanan adminduk harus 1 hari selesai," kata Cak Eri.

Cak Eri mengingatkan, petugas di lapangan harus bekerja secara efektif.

Pembuatan dokumen kependudukan harus selesai dalam satu hari.

Sekalipun tidak, warga yang datang harus mendapatkan kepastian lama waktu pengerjaan.

"Misalnya, ada pembuatan akta kelahiran yang hilang. Ternyata, akta kelahiran ini diterbitkan di luar Surabaya. Yang begini, pengurusan tidak bisa dilakukan sehari, karena harus berkoodinasi dengan pemerintah daerah lain," katanya.

Baca juga: Tujuan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kembali Ngantor di Kelurahan Hari ini, Singgung Kinerja

Ada juga KTP warga yang diblokir karena warga yang bersangkutan tak mengurus pindah alamat di KTP ketika berpindah tempat tinggal.

"Orang yang seperti ini, saya minta untuk mengurus kepindahan di alamat yang baru. Misalnya, di kelurahan alamat yang baru tanpa perlu ke alamat lama," tandasnya.

Cak Eri juga meminta kemudahan persyaratan administrasi bagi warga yang pindah ke luar kota.

"Cukup dengan surat persyaratan saja. Ini sebagai syarat administratif, sehingga tidak perlu pembuktian. Yang penting, tidak perlu dihambat. Percepatan ini perlu dilakukan," katanya.

Cak Eri yang juga mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya ini juga meminta aparatnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait beberapa pengajuan adminduk. Misalnya, pengajuan pecah KK, padahal masih berada di satu rumah yang sama.

Yang begini, Wali Kota Eri meminta masyarakat tak perlu melakukan pengajuan pecah KK.

Menurutnya, modus pembuatan KK dengan alamat yang sama marak dilakukan di Surabaya, agar bisa memiliki KTP Surabaya.

"Pecah KK nggak ada kalau dalam satu rumah. Kalau masih satu rumah, tapi ada 10 KK, pantas kah? Nggak mungkin dalam satu rumah ada 10 KK kalau nggak nunut," katanya.

Tak heran, seringkali muncul kesan bahwa Pemkot Surabaya mempersulit kepengurusan KK.

"Kami memberikan kesejahteraan untuk warga melalui kepastian data. Tapi kalau dalam satu alamat itu ada 10-50 KK dan pemerintah mengesahkan terus, itu nggak masuk akal. Yang salah lurah, camat, sak wali kota e," kata Cak Eri.

Pecah KK juga menjadi alasan warga untuk mendapatkan bantuan intervensi tertentu dari pemerintah.

"Misalnya, ada satu rumah punya 3 KK. 1 KK miskin, 2 KK non-miskin. Ternyata, dua anaknya sudah kerja dengan penghasilan besar dan ibunya yang berbeda KK dimasukkan kategori miskin karena masuk lansia. Yang begini, kacau. Ini yang kami ingin luruskan," katanya.

Sejumlah kasuistik tersebut harus terselesaikan dengan cepat. Sehingga, masyarakat mendapatkan manfaat.

"Sehingga, kami ingin pelayanan lebih cepat, sistematis, dan para lurah maupun camat tidak perlu takut dalam membuat solusi sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Ngantor di Kelurahan ini juga menjadi bentuk evaluasi pemkot terhadap kinerja lurah dan camat.

Rencananya, Wali Kota Eri akan berpindah ke beberapa kecamatan lainnya.

"Kami sudah contohkan sebelumnya. Sehingga, ini kami evaluasi dan kami ingin optimalkan," tandasnya.