912 PPS Pilkada Serentak 2024 Dilantik, Bupati Mojokerto Ingatkan Integritas dan Profesionalitas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati meminta anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mengedepankan integritas dan profesionalitas di Pilkada Serentak 2024.

Menyusul, sebanyak 912 anggota PPS Pemilu 2024 dilantik, di Stadion Gajah Mada, Mojosari, Mojokerto, Minggu (26/5/2024).

"Saya minta tolong kinerja yang profesional, dan jangan lupa integritasnya. Kinerja anda nanti akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto," ucap Ikfina Fahmawati.

Ikfina Fahmawati mengatakan, sangat penting bagi anggota PPS untuk menjunjung tinggi integritas dan bekerja profesional dalam pelaksanaan pesta demokrasi, pada 27 November 2024 mendatang.

Terlebih sebagai kepala daerah, ia juga bertanggung jawab dalam menjaga kondusivitas, ketertiban dan keamanan di wilayahnya.

"Maka kinerja anda tidak hanya anda mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto dan masyarakat Jawa Timur. Paling penting adalah anda semuanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT," bebernya.

Menurut dia, PPS dapat bekerja sebaik-baiknya karena pekerjaannya dipertanggungjawabkan.

"Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat atas kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat Kabupaten Mojokerto," jelasnya.

Baca juga: Jalan Beton Ditarget Tuntas 2025, Bupati Mojokerto akan Fokus Bangun Infrastruktur Jalur Langit

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Bukhori Muslim mengungkapkan, anggota PPS sebagai penyelenggara pemilu, di mana hasil pekerjaannya dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.

Ia meminta 912 anggota PPS yang baru dilantik dapat cepat beradaptasi dan menyesuaikan.

"Apa yang kita lakukan ini benar-benar dengan kepastian hukum, soalnya apa yang kita lakukan selama kita menjabat sebagai anggota PPS, ada konsekuensi hukumnya, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.