Dewan Pertanyakan Pemkab Jember Rajin Bagi-bagi Bansos Jelang Pilkada, Bupati Hendy Beri Tanggapan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jember, kembali mempertanyakan banyaknya bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjelang Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkan pada sindang Paripurna DPRD Jember dalam pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2023.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jember Ardi Puji Prabowo mengungkapkan, mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemkab Jember mengelontorkan anggaran sangat besar untuk bansos.

"Bansos dengan jumlah sangat luar biasa berkeliaran di mana-mana. Siapa yang membuat dan untuk siapa jamuan bansos itu? Kami DPRD Jember sama sekali tidak pernah diberi tahu datanya," ujarnya, Jumat (7/6/2024).

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan program bansos ini. Tetapi, jika jumlah dan sasarannya meleset dikhawatirkan hal itu justru menjadi masalah besar di kemudian hari.

"Itulah sebabnya kami sempat menyampaikan hal itu kepada KPK. Agar program bansos di Jember menjadi perhatian serius," kata Ardi.

Oleh karena itu sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardi menilai, anggota legislatif mempunyai tugas pengawasan melekat terhadap program bansos tersebut.

Baca juga: Banyak Pejabat Pemkab Jember Dipanggil Polisi, Bupati Hendy Jawab Santai Kritikan Dewan: Bagus Itu

"Agar penyaluran segala bentuk bansos dapat berlangsung transparan dan terbuka. Maka kami meminta kepada Bupati agar menyampaikan data penerima dan peruntukan program bansos tersebut," pintanya.

Hal itu dilakukan karena Fraksi Gerindra sangat khawatir. Katanya, penyaluran bansos bukan atas dasar ketepatan sasaran. Namun hanya untuk tujuan politik Pilkada 2024. 

"Kami juga tidak ingin, seperti penyaluran dana bansos untuk Covid-19 yang menjadi masalah, karena data ganda dan sebagainya," imbuh Ardi.

Mengingat, kata dia, serapan anggaran Pemkab Jember pada tri wulan ke-3 tahun 2024 ini masih sangatlah rendah. Bahkan dana yang terserap hanya untuk belanja pegawai saja. 

"Ini kenapa? Karena kehati-hatian terhadap banyaknya pejabat yang diperiksa APH? Karena ada yang salah dalam pengelolaan anggaran? Atau sengaja akan dihabiskan untuk bansos pilkada?," tutur Ardi bertanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bansos tersebut sebenarnya usulan dari anggota DPRD. Sehingga semuanya disiapkan berdasarkan perencanaan awal.

Baca juga: Program Pengobatan Gratis Jember Punya Utang Rp60 Miliar, Bupati Hendy : Tenang, Masih Ada Duit

"Kan sudah diusulin ke DPRD, kan tidak mungkin tahu-tahu muncul sendiri bansos. Kerjaan fisik, saya rubah jadi bansos, tidak ada itu," tanggapnya.