Pemkab Jember Habiskan Anggaran Senilai Rp26 Miliar untuk Rehab Alun-alun di Tengah Kemiskinan Naik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelontorkan anggaran Rp 26 miliar untuk renovasi Alun-alun kabupaten, menjadi sorotan publik.

Mengingat proyek rehab Alun-alun Kabupaten Jember yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dilakukan ketika angka kemiskinan naik 0,12 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis , angka kemiskinan di Kabupaten Jember pada 2022 sebesar 9,39 persen atau 232.730 jiwa.

Kemudian pada tahun 2023, BPS menyebut persentase kemiskinan di Jember justru naik menjadi 9,51 persen atau 236.460 jiwa.

Anggota DPRD Jember Partai Gerindra Ardi Pujo Prabowo mengaku, khawatir hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi rakyat miskin dan para petani. Jika mereka tahu anggaran proyek Alun-alun itu.

Baca juga: Terima SK Perpanjangan, Jabatan Ratusan Kades di Jember Jadi 8 Tahun

"Jangan salahkan jika ada petani kita, rakyat kita, iri dan sakit hati dengan Bupati, karena ada fakta di depan mata mereka, bahwa Alun-alun lebih penting dari pada nasib mereka," ujarnya, Selasa (11/6/2024).

Mengingat, kata dia, Proyek Alun-alun dengan anggaran jumbo itu dilakukan saat para petani Jember masih kesulitan memperoleh pupuk. Padahal ini adalah masalah klasik di sektor pertanian.

"Upaya membangun pabrik pupuk sekalipun, ternyata bukan menjadi solusi, melainkan justru menimbulkan masalah hukum. Sampai-sampai para petani kita menjerit, harus kepada siapa kami mengeluhkan soal pupuk ini," kata Ardi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Pemkab Jember Hadi Sasmito mengatakan, naiknya angka kemiskinan yang dihitung oleh BPS karena ada inflasi pada Maret 2022 sempat tinggi.

"Secara real sebenarnya kami ada penurunan, bahkan kemiskinan ekstrem juga ada penurunan. Dan mereka yang terdampak kemiskinan itu sudah diatasi dengan berbagai program di Pemkab Jember," tanggapnya.

Hadi berdalih, kondisi naiknya angka kemiskinan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan program renovasi Alun-alun Kabupaten Jember. Sebab pemerintah itu harus memperhatikan semua sektor.

"Karena Alun-alun juga merupakan pelayanan publik juga. Ke depan juga akan dikemas untuk pengembangan tempat rekreasi, wisata masyarakat acara pemerintahan dan pusat ekonomi kreatif," ucapnya.

Ia menjelaskan lokasi Alun-ulun Kabupaten Jember nantinya, juga akan dipasang videotron sebagai tempat sosialiasi program pemerintah dan kegiatan masyarakat.

"Jadi ayo berfikir positif soal Alun-alun, yang mana sejak 2011 itu tidak pernah disentuh (perbaikan) . Jadi nanti lihat hasilnya karena teknisnya ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Ciptakan Karya dan masyarakat juga bisa mengawasi proses pembangunannya," kata Hadi.