Alasan Menko PMK Usulkan Warga yang Miskin karena Judol Jadi Penerima Bansos, Jokowi Bentuk Satgas

TRIBUNJATIM.COM - Sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy tengah menjadi sorotan.

Pasalnya ia mengusulkan agar warga yang miksin karena judi online jadi penerima bansos atau bantuan sosial.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi judi online atau judol yang semakin marak di masyarakat.

Imbasnya, sosoknya pun kini jadi pehatian.

Baru-baru ini Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judol masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bansos.

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024), melansir dari Kompas.com.

Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

Muhadjir bilang, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru.

Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Cegah Judi Online di Kalangan Polisi, Polres Jombang Cek Ponsel Seluruh Personel, ini Hasilnya

"(Dampaknya) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri, judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat.

Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minum literasi, namun juga dari kalangan intelektual.

"Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena juga," jelasnya.

Baca juga: Demi Judi Online, Manajer Bank Pelat Merah Gelapkan Uang Rp 1,2 Miliar Milik Nasabah

Sebagai informasi, judi online menjadi perhatian pemerintah hingga menutup situs kegiatan ilegal itu dan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online.

Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi.