DPRD Jatim Genjot BUMD Jadi Penyumbang Signifikan PAD di Jawa Timur

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menaruh harapan besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov sebagai penopang strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah.

Hal ini ditegaskan penting mengingat Pemprov terancam kehilangan PAD sebesar Rp 4 Triliun dari pajak kendaraan bermotor imbas perubahan komposisi bagi hasil dengan Kabupaten/kota nantinya. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat hadir dalam Diskusi Panel bertajuk BUMD Outlook 2025 'Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur' belum lama ini, mengulas banyak hal soal harapan ini.

Dalam Diskusi panel di Gedung DPRD Jatim ini, Sadad percaya BUMD bisa menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur dengan segala potensinya. 

Baca juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Terus Digodok, DPRD Jatim Minta Jadi Edukasi Etika di Ruang Publik

"Saya berharap BUMD memberikan kerja dan teladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Gus Sadad, sapaan akrab Anwar Sadad dikutip Jumat (14/6/2024). 

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pihak. Selain Gus Sadad, acara ini menghadirkan pembicara diantaranya Anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Aftabuddin Rijaluzzaman. 

Lalu, Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien dan sejumlah pembicara lain. Selain itu, diskusi ini juga disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi, jajaran BUMD Jatim dan puluhan mahasiswa yang turut hadir. 

Gus Sadad memaparkan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid 19. Sehingga, dia pun berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal. Tujuannya, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi. Salah satu yang perlu ditingkatkan adalah sinergi antara Pemprov dan Komisi C untuk memberikan masukan produktif kepada BUMD. 

Hal ini dinilai penting apalagi hanya beberapa BUMD yang memberikan kontribusi PAD cukup besar. Sementara banyak yang belum cukup optimal. "Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov,” tambah Gus Sadad. 

Pranaya Yudha Mahardika, anggota Komisi C DPRD Jatim menilai terdapat setidaknya tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola atau SDM yang kurang baik dinilai menjadi hambatan untuk BUMD meraup pendapatan yang maksimal. "Ketiga persoalan ini saling berkaitan," kata Yudha, sapaan akrab dari politisi muda Partai Golkar tersebut. 

Menurut Yudha, dibutuhkan solusi untuk mengatasi persoalan itu. Karena misalnya, soal Bisnis plan ditegaskan sangat berpengaruh terhadap permodalan. Butuh yang realistis dan visible. Lalu, Mendorong meritokrasi SDM di seluruh level BUMD. Meskipun Yudha menyadari tak sepenuhnya BUMD bisa menutup potensi kehilangan PAD kendaraan bermotor. "Tapi jika penyumbang PAD yang besar tentu jadi harapan bersama," ujar Yudha. 

Baca juga: DPRD Jatim Godok Raperda, Pikirkan Nasib Petani Tembakau

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin Rijaluzzaman menjelaskan, Pemprov juga memiliki cita-cita besar terhadap BUMD ke depan. Apalagi diakui kontribusinya saat ini memang belum optimal. "Tapi, kedepan akan terus kita genjot. Karena potensinya cukup besar," ujar Aftabuddin. 

Di sisi lain, Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien menjelaskan, pihaknya selama ini menjalankan misi profit atau profesinalisme dan misi sosial. Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemi Covid 19 atau saat hari besar. Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian. 

“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalikan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupport PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi. “Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” ungkap Mirza.(ADV)