Keamanan Pekerja Tambang Pasir Dipertanyakan, Pemkab Lumajang Akui Tak Bisa Cawe-cawe Izin Tambang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Buntut insiden tanah longsor, evaluasi pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim), belum menemui titik temu.

Pemerintah Kabupaten Lumajang tak bisa berbuat banyak mengenai evaluasi pengeluaran izin pertambangan pasir di wilayahnya.

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni menjelaskan, pihaknya tidak memliki wewenang dalam pergeseran lokasi izin tambang serta pencabutan izin tambang.

"Perihal zona pertambangannya ini kita tidak bisa (intervensi). Karena ini izin dan segala hal soal zona tambang itu izinnya dari provinsi," beber Indah Wahyuni ketika dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, izin tambang dijelaskan Indah Wahyuni, juga mengacu atas remomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kelanjutan terkini evaluasi tata kelola pertambangan pasir di Lumajang, disebut Indah Wahyuni, masih menunggu pembahasan bersama dengan DPRD Jawa Timur.

Salah satu pokok bahasan yang disorot, yakni perlu dilakukan evaluasi, di antaranya keamanan kerja para pekerja tambang pasir.

Fenomena yang terjadi saat ini, para pekerja tambang rentan terhadap risiko keamanan yang terus mengintai. Baik dari segi kebencanaan alam dan alat keamanan kerja para penambang yang disinyalir tidak terlalu memperhatikan prosedur keamanan.

"Memang dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim masih melihat dan kita akan duduk bersama, kita akan membahasnya. Nanti kalau sudah ada infonya kami sampaikan," jelasnya.

Baca juga: Longsor di Area Tambang Pasir, Pj Bupati Lumajang Pertanyakan Jaminan Keselamatan Kerja Pekerja