Keluhkan Harga Gas Naik, Pengerajin Lontong di Kampung Lontong Surabaya Pilih Kembali Gunakan LPG

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Masalah kenaikan harga gas di kampung lontong Surabaya masih belum selesai. Beberapa pengerajin yang merupakan pelanggan baru jaringan gas (jargas) Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat.

"Di bulan pertama, kami baru mendapatkan tagihan sekitar Rp800 ribu. Namun, begitu masuk ke bulan kedua dan ketiga, naik menjadi Rp1,8 juta hingga Rp2,3 juta," kata salah satu pengerajin kampung lontong Surabaya, Hartati dikonfirmasi di kediamannya, Rabu (19/6/2024).

Warga yang berada di Banyu Urip Lor tersebut khawatir kenaikan harga tersebut berlanjut di bulan berikutnya. "Kami nggak sanggup lagi membayar akhirnya minta putus (saluran)," tandasnya.

Untuk menyambung usaha yang ia geluti selama 25 tahun terkahir tersebut, ia kembali menggunakan tabung gas LPG. "Kalau masih mempertahankan jaringan gas, kami tak mendapatkan laba," katanya.

Saban hari, Haryati mampu memproduksi 2.000 lontong. Produk tersebut disalurkan ke sejumlah pasar tradisional di Surabaya. "Kami berharap masalah kenaikan harga ini bisa diatasi," kata Hartati.

Tak hanya kelompok UMKM, kenaikan harga jargas juga dialami pelanggan rumah tangga. Bahkan, persentase kenaikan lebih tinggi dibandingkan UMKM.

"Biasanya, kami mendapatkan tagihan di bawah Rp30 ribu. Namun, beberapa bulan lalu kami mendapatkan tagihan mencapai Rp350 ribu. Kami sangat kaget," kata warga Banyurip Lor, Mujinah.

Baca juga: Pelaku UMKM di Kampung Lontong Surabaya Tunggak Tagihan Gas PGN, Walikota Eri Carikan Solusi

Menurutnya, tak ada kenaikan jumlah penggunaan gas saban harinya. "Kami heran, kenaikan bisa berkali-kali lipat. Ketika kami tanyakan kepada petugas, selalu jawabannya karena penggunaannya banyak. Padahal tidak demikian," tandasnya.

Calon DPR RI terpilih Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendengar keluhan-keluhan warga tersebut. Politisi Gerindra tersebut akan menyampaikan ke pihak terkait.

"Kenaikan ini sesuatu yang tidak wajar. Ini harus diluruskan kembali karena harga jargas atau gas jaringan itu termasuk Indonesia ini termasuk sudah sangat mahal," kata BHS usai berdialog dengan warga Banyurip Lor, Surabaya.

Membandingkan dengan harga gas di beberapa negara lain, BHS menyebut harga gas untuk pengerajin seharusnya lebih terjangkau. "Pemerintah harus melakukan evaluasi kalau perlu mengaudit PGN sehingga harga energi yang ada di Indonesia itu menjadi murah," katanya.

Politisi berlatarbelakang pengusaha ini mengungkap, UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan, UMKM menyerap 96 persen tenaga kerja Indonesia.

Baca juga: Gerindra dan PSI Jajaki Peluang Koalisi di Pilkada Surabaya 2024, Bahas Figur Ahmad Dhani hingga BHS

"Kalau gas murah maka ekonomi rakyat menjadi kuat kembali, terutama juga UMKM kita yang banyak bergantung gas negara. Daya beli masyarakat juga akan menjadi kuat kembali," tandasnya.

"Sehingga, kesulitan kita soal dolar yang naik dan sebagainya ini bisa diatasi dengan kekuatan ekonomi kita. Akhirnya bisa menutup kelemahan kita yang sebelum-sebelumnya, terutama pelemahan rupiah," tandasnya.

Permasalahan kenaikan harga jaringan gas di kawasan tersebut bukanlah yang pertama. Tahun lalu, aliran gas di beberapa pengerajin juga terputus karena masalah tunggakan.

Pada Agustus 2023, jumlah pedagang hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN edangkan 48 pelaku UMKM lontong di kawasan tersebut beralih menggunakan tabung gas LPG 3 kilogram.